KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Gedung Nasional Indonesia, Jumat (9/5/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Workshop ini merupakan hasil kolaborasi antara DPR RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa guna mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Plt. Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang berkelanjutan. Ia menyarankan agar pelatihan keuangan desa tidak dilakukan hanya sekali dalam setahun.
“Kalau bisa, tiga kali dalam setahun kita adakan workshop seperti ini agar pemahaman terus meningkat. Jika masih kurang paham di satu workshop, bisa ditingkatkan lagi di pertemuan berikutnya,” ujarnya.
Plt. Bupati Alif juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh.
Baca juga: Legislator DPR Jiddan Minta Desa Kelola Keuangan Secara Profesional
“Kita ingin desa-desa di Gresik menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, akuntabilitas harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, lembaga pengawasan, dan pemerintah daerah dalam mengawal transparansi dana desa.
Menurut data Dinas PMD Kabupaten Gresik, terdapat 330 desa yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini diharapkan mampu mendukung pengawasan serta memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Dalam workshop ini, para perangkat desa mendapatkan pembekalan materi dan pendampingan teknis dari BPKP dan Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan desa.
