Wakil Ketua DPRD Gresik Himbau Penunjukan Pj Kades Taat Aturan UU

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Wakil Ketua DPRD Gresik

KLIKJATIM.Com | Gresik — Masa  penundaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Gresik akan  dilakukan tahun 2022. Sehingga pemberhentian dan pengangkatan penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) di sejumlah desa di Kabupaten Gresik dilakukan.

BACA JUGA :  PDP Surabaya Meninggal Usai Dirawat di RSUD Bojonegoro

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah mengatakan meminta agar proses penunjukan Pj Kades dilakukan sesuai aturan undang -undang (UU) yang berlaku. “Pj Kades prosedurnya harus diikuti sesuai aturan perundangan mulai dari Bupati, Kemendagri, Perpres (PP) dan semuanya ikut aturan,” ucap Nur Saidah.

Legislator dari Dapil II (Duduksampeyan – Cerme) menjelaskan, aturan mekanisme berlaku supaya penunjukan PJ Kades yang menjadi kewenangan Camat harus dilandasi atas penilaian kinerja sebelumnya saat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga ketika menjabat Pj Kades bisa lebih optimal dalam bekerja dan mampu berkomunikasi baik dengan tokoh masyarakat, BPD desa, pemerintahan Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten.

“Untuk pengawasan semua masyarakat harus mengawasi pejabat baru dalam melaksanakan tugas terutama Pj Kades dan diawasi bersama – sama,” jelas Bendahara DPC Gerindra itu di sela – sela pelaksanaan vaksinasi, Selasa (14/9/2021).

Dikatakan, tugas kinerja yang diemban Pj Kades tidak kalah pentingnya dengan Kades definitif. Karena pemerintah desa telah memiliki perencanaan pembangunan maupun pemberdayaan yang tertuang baik dalam RKPDes maupun APBDes. “Tugas Pj Kades meski hanya 6 bulan namun harus dijalankan dengan baik dan meminimalisir adanya permasalahan – permasalahan di desa,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gresik Malahatul Fardah mengatakan,  ada sebanyak 47 desa di Gresik yang digantikan oleh Pj Kades. Hal itu seiring dengan ditundanya Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2022 mendatang yang semula dijadwalkan pada September 2021. “Ada 47 desa yang Pj Kades, sesuai dengan rencana Pilkades serentak yang tertunda,” ucapnya.

Fardah menyebut,  Pj Kades yang telah dilantik untuk segera melaksanakan tugas – tugasnya, sesuai program dan kegiatan yang telah tercanang dalam RKPDes dan APBDes dan diputuskan bersama BPD. “Setelah dilantiknya Pj Kades agar segera melaksanakan tugas sesuai dengan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPDes dan APBDes yang telah diputuskan bersama dengan BPD, sehingga kegiatan- kegiatan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah direncanakan,” bebernya. (bro)