Wabup Jember Teken Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Reporter : Abdus Syukur - klikjatim.com

Wakil Bupati Jember, K.H. A. Muqit Arief menunjukkan surat kerja sama terkait pajak yang sudah ditandatanganinya. (Abdus Syukur/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Jember – Wakil Bupati Jember, K.H. A. Muqit Arief menandatangani kerja sama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah. Prosesi penandatangan berlangsung secara virtual di ruang rapat Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (26/8/2020). Penandatangan tersebut dilakukan serentak di 78 pemerintah daerah.

Usai penandatanganan, Wabup menjelaskan, langkah Pemkab Jember ini sebagai wujud sinergi. “Salah satu yang akan dilakukan, yakni melakukan mekanisme pengawasan wajib pajak bersama, berbagi data mengenai pajak dengan instansi terkait, kemudian sistem informasi yang terinteraksi satu sama lain,” jlentrehnya.

BACA JUGA :  Hindari PPS Titipan Partai, KPU Gresik Buka Tanggapan Masyarakat Tahap Dua

Hal itu akan menjadi langkah yang sangat efektif untuk para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apabila para wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka berdampak tak bisa melakukan proses jual beli lahan, jual beli pabrik, dan lain sebagainya.

Menurut dia, kerjasama itu akan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan pusat maupun daerah. “Ini semua demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Masyarakat perlu tahu secara pasti, bahwa sebagai wajib pajak harus melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu. Artinya tidak menunda-nunda pembayarannya.

BACA JUGA :  Masya Allah, Seorang Khatib Salat Jumat di Masjid Pongangan Indah Manyar Meninggal Saat Salat

“Ada konsekuensi yang harus dipikul, manakala akan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan aset mereka,” terangnya.

Di samping itu, Wabup juga mengungkapkan, pentingnya berusaha agar pendapatan daerah semakin meningkat. Sehingga modal untuk pembangunan juga semakin tercukupi.

“Pastinya pelayanan kepada masyarakat juga semakin mumpuni, karena pajak merupakan salah satu instrumen yang sangat potensial bagi pembangunan,” tutupnya. (nul)