Usulan Upah Minimum Tahun 2022 di Kabupaten Gresik Tidak Naik, Ini Alasannya 

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik Budi Raharjo menyampaikan dua hari baru selesai proses persidangan. Hasilnya ada dua point yang disampaikan ke Bupati Fandi Akhmad Yani.

Pertama, tiga unsur dewan pengupahan yakni pemerintah, akademisi dan Apindo menggunakan perhitungan UU Ciptaker dan PP 36/2021, mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 sebesar Rp 4.297.030.51. Atau tidak ada kenaikan Gresik 2022. 

Kedua, usulan dari unsur pekerja. Budi menyebut, dari unsur pekerja ini juga muncul tiga kelompok opsi usulan. Seperti opsi UMK perusahaan yang penangguhan UMK, hingga opsi perusahaan besar.

Kemudian dari tiga opsi pekerja ini diambil tengahnya yakni Rp 4.619.306. “Nilai itu diambil atas dasar sejumlah formula penghitungan. Dan nilai itu diambil tengahnya dari usulan pekerja yang memiliki tiga opsi,” ucap Budi, Jumat (19/11 /2021). 

Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika itu menjelaskan, jika berdasarkan PP 36/2021, penghitungan UMK itu meliputi rata-rata konsumsi masyarakat yang keluar angka 1,386 dikali rata-rata jumlah anggota rumah tangga ketemu angka 3,65 dikali rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja ketemu angka 1,49.

Untuk itu, dirinya berharap agar semua elemen menerima UMK yang ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa nanti. “Kami ikuti aturan, dengan penghitungan ada dasar hukumnya. Saat ini sudah kami sampaikan ke bupati yang nanti akan dikirimkan ke gubernur. Kami harap baik pekerja maupun perusahaan mematuhi penetapan gubernur,” jelasnya. 

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan sesuai regulasi yang ada. Yakni Undang-undang Ciptaker dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Dan kebijakan UMK untuk tahun 2022 tidak naik. 

“Dalam regulasi itu, penentuan UMK tidak lagi menggunakan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Melainkan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dimana meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi,” ungkap Ketua Bidang Advokasi Apindo Gresik Ichwansyah. 

Menurutnya, Apindo untuk pembahasan UMK 2022 mengusulkan sesuai regulasi yang ada. Karena itu, kebijakan dari Apindo tidak naik.

Dirinya menyebut, usulan itu juga berdasarkan sejumlah indokator seperti inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dan berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), upah yang berjalan saat ini sudah tinggi melampaui perhitungan BPS untuk evaluasi perhitungan upah tahun 2022.

“Kami mengacu UU Ciptaker dan PP 36/2021. Tentunya kami berusaha semaksimal mungkin untuk kebutuhan pekerja termasuk upah,” ucapnya.

Sebelumnya, pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2022 sudah selesai ditandatangani oleh Dewan Pengupahan. Malahan, hasil rapat tersebut sudah diserahkan ke bupati. Nantinya, Bupati akan menyampaikan ke Gubernur untuk ditetapkan sebelum 30 November.

Dalam pembahasan UMK itu memang harus melibatkan sejumlah unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Diantaranya unsur pemerintah, unsur pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, dan Serikat Pekerja. (ris)