UMK Sudah Dinaikkan, Serikat Buruh di Jatim Masih Tidak Terima

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Surabaya—Buruh di Jatim masih tidak terima dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021 yang dinaikkan di beberapa kota/kabupaten di Jatim. Malahan, buruh yang diwakili serikat pekerja menuding penetapan UMK Jatim tahun ini terkesan hanya formalitas.

BACA JUGA :  Jatuh dan Terlindas Bus Mira, Emak-emak di Sidoarjo Bermotor ke Alam Kubur

Seperti diketahui, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, kenaikan UMK 2021 besarannya bervariasi. Hanya saja, untuk 11 daerah dipastikan tidak mengalami kenaikan upah di tahun depan. Di antaranya adalah Jombang, Tuban, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Sumenep, Kota Madiun, dan Sampang.

Sementara itu, UMK di lima daerah sudah ditetapkan naik sebesar Rp 100 ribu. Dan seluruh daerah tersebut berada di ring 1 Jatim. Antara lain yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan.

Terkait penetapan UMK di Ring 1, Juru Bicara Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jatim, Jazuli mengatakan, angka Rp 100 ribu tidak cukup berpengaruh apalagi untuk menjawab persoalan Covid-19.

“Jadi kesannya hanya formalitas saja. Kita sebagai pekerja juga nggak tahu apa sebenarnya dasar Gubernur Jatim dalam menetapkan UMK tahun 2021. Ring 1 hanya naik Rp 100 ribu itu tidak menjawab persoalan Covid-19,” ujar Jazuli, Senin (23/11/2020).

Ia menjelaskan, jika memang alasan menaikkan UMK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim, harusnya Gubernur Khofifah lebih bijak dalam menetapkan UMK tahun 2021. “Dengan kondisi seperti ini, kalau hanya naik dengan jumlah tersebut, lalu kesejahteraan apa yang ditingkatkan,” ungkap Jazuli.

Lebih lanjut, kata dia, harga bahan pokok saat ini pun naik. Misalnya saja harga telur yang naik Rp 2 ribu. “Lalu, Ibu Gubernur ini sebenarnya mengerti nggak harga bahan pokok,” katanya.

Di sisi lain, Jazuli mencontohkan, Bupati Pasuruan yang mengusulkan kenaikan UMK 2021 sebesar Rp 237 ribu, justru hanya naik Rp 100 ribu saja. “Putusan-putusan seperti ini kan menjadi aneh, seperti asal-asalan. Artinya tidak jujur, kalau di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil itu bupati usul berapa, ya itu ditetapkan,” tandasnya.

Sebagai informasi, Gubernur Khofifah sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan UMK 2021 dengan kenaikan upah mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu. Sebanyak 27 daerah mengalami kenaikan beragam, sementara 11 daerah tercatat tidak mengalami kenaikan UMK pada 2021.

Lima daerah yang naik Rp 100 ribu, antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. Surabaya masih mencatat UMK tertinggi, yakni Rp 4.300.479. Pada 2020 lalu, nilainya hanya Rp 4.200.479. Diikuti Gresik, yaitu Rp 4.279.030 dari sebelumnya Rp 4.179.030.

Selanjutnya, Sidoarjo Rp 4.293.581 dari sebelumnya Rp 4.193.581. Pasuruan dari Rp 4.190.133 menjadi Rp 4.290.133, dan Mojokerto dari Rp 4.179.787 menjadi Rp 4.279.787. Sementara daerah dengan UMK terendah yakni Sampang Rp 1.913.321. (mkr)