Uang ABT Ilegal Candiwates Mengalir ke Kades Hingga Instansi Aparat, Kejari Rencanakan Pemanggilan

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Aktivitas bisnis ABT ilegal di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Polemik bisnis ilegal air bawah tanah (ABT) di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, terus bergulir. Meski sempat ‘happy ending’ dengan berakhir perdamaian di Polsek Prigen, namun polemik bisnis yang tanpa dilengkapi perizinan lengkap tersebut akhirnya mendapatkan perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Bahkan, korps Adhyaksa ini berencana akan memanggil sejumlah orang saksi. “Pekan depan kita jadwalkan untuk memanggil sejumlah orang saksi,” tandas Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jimmy Sandra.  

“Iya nanti saja. Yang pasti orang yang kita panggil dianggap mengetahui kasus yang dilaporkan warga itu,” lanjut dia dengan singkat.

Sementara itu, klikjatim.com telah menghimpun sejumlah informasi terkait uang hasil bisnis ilegal ABT di Desa Candiwates. Tak tanggung-tanggung, dugaan total nilai dari hasil penjualan ABT mencapai sekitar Rp850 juta pada tahun 2021.

Dan uang tersebut pun diduga mengalir ke sejumlah pihak. Termasuk di antaranya kepada Kepala Desa (Kades) Candiwates, Sultoni yang mendapatkan ‘jatah’ Rp9 juta setahun. Juga diduga mengalir untuk bangsos dan instansi aparat senilai Rp140 juta.

Sedangkan untuk operasional desa Rp76 juta lebih, dan kegiatan RW untuk keperluan pembangunan yang masing-masing RW mendapatkan Rp71 juta per tahun. Lalu, honor pengurus sebesar Rp33 juta.

Saat dikonfirmasi, Kades Candiwates, Sultoni pun mengakui bahwa pihaknya memang menerima aliran dana tersebut sebesar Rp9 juta setahun. Namun, dia berdalih tidak memanfaatkan uang dari hasil penjualan ABT ilegal ini untuk kepentingan pribadinya. 

Sultoni mengaku, uang tersebut untuk kepentingan masyarakat seperti menyantuni anak yatim dan janda. “Uang Rp9 juta itu untuk menyantuni anak yatim dan janda-janda di desa kami,” katanya. 

Dirinya pun siap memberikan keterangan kepada Kejari Kabupaten Pasuruan terkait permasalahan ini. “Saya siap memberikan keterangan, apabila kejaksaan memanggil,” ucapnya. 

Sultoni juga tak memungkiri bahwa bisnis ABT yang lokasinya di dekat kantor Balai Desa atau samping PT PIM, memang belum memiliki izin. Total bisnis ABT di Desa Candiwates jumlahnya ada 15 titik.

“Dari lima belas ABT di sini, hanya satu yang belum memiliki izin yakni ABT yang kini bermasalah,” imbuhnya. (nul)