Tuntutan Perwakilan Buruh Tidak Diakomodir Pemerintah, Getol Jatim Akan Lanjutkan Aksi

Reporter : Ahmad Hilmi Nidhomudin - klikjatim.com

Aksi buruh Getol saat berunjukrasa menolak pengesahan UU Omnimbus Law.

KLIKJATIM.Com I Surabaya – Pantang pulang sebelum menang, itulah yang menggambar Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan menyuarakan tolak Omnibus Law dan meminta Presiden keluarkan perppu.

BACA JUGA :  Bisnis Mamin Marak, Permintaan Freezer Meningkat

Aksi turun kejalan dari gabungan elemen buruh, mahasiswa yang dan rakyat miskin kota yang tergabung dalam Getol ini, rencananya akan kembali dilaksanakan mulai Selasa 20 Okt sampai Jumat 23 Okt. Titik kumpul aksi akan dilaksanakan di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, juga selaku juru Bicara Getol Jatim, Nurudin Hidayat mengatakan, aksi tersebut akan dimulai dari Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai titik kumpul. Selanjutnya mereka bergerak ke Gedung Negara Grahadi Jln. Gubernur Suryo.

“Titik kumpul utama di KBS jam 12 siang. Baru nanti kalau elemen sudah kumpul kita bergerak longmarch dari KBS ke Grahadi,” Kata Nurudin, Senin (19/10/2020).

Nurudin juga mengatakan, perwakilan buruh sempat difasilitasi oleh Gubernur Jatim bertemu Mahfud MD Menkopolhukam di Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi agar presiden membatalkan Omnibus Law dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Namun, kata dia, Mahfud MD malah menyarankan para buruh menempuh jalur konstitusional, yakni mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nurudin mengartikan, bahwa tuntutan perwakilan buruh tidak diakomodir oleh pemerintah pusat, melalui Menkopolhukam. Sehingga, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjuangan dengan menggelar aksi.

“Itu artinya tuntutan kita agar presiden mengeluarkan Perppu tidak diakomodir oleh pemerintah pusat melalui Pak Menkopolhukam kemarin. Makanya kami memutuskan untuk melanjutkan perjuangan secara konstitusional termasuk melakukan JC ke MK maupun melakukan aksi demonstrasi sampai presiden mengeluarkan Perppu membatalkan Omnibus Law ini,” tambahnya.

Nurudin berharap, elemen yang tergabung dalam aksi kali lebih solid dibandingkan sebelumnya. Merela diminta untuk memakai atribut masing-masing supaya tidak ada penyusup dan kelihatan mana yang provokator.

“Untuk buruh ya pakai seragam buruh. Temen-temen mahasiswa menggunakan almamater, mencegah adanya provokator yang masuk ke dalam aksi massa. Kalau ada yang tidak pakai atribut dikeluarkan dari barisan,” pungkasnya. (bro)