Tok, Nur Saidah Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPRD Gresik

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Sekwan Dprd Gresik saat membacakan putusan Wakil Ketua DPRD Gresik kepada Hj Nur Saidah di Gedung DPRD Gresik (Faiz/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik — Anggota Dewan Kabupaten Gresik telah menyetujui penetapan jabatan Wakil Ketua DPRD kepada Nur Saidah. Keputusan ini disepakati dan disahkan melalui rapat paripurna DPRD Gresik, dengan agenda Usul Pemberhentian dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Gresik, Kamis (25/3/2021).

BACA JUGA :  Bocah 10 Tahun di Sugiwaras Bojonegoro Ditemukan Tewas di Dasar Embung

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir telah membacakan putusan surat PAW Wakil Ketua DPRD yang akan dijabat oleh Nur Saidah. Yaitu berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor : 02-0018-/Kpts/DPP-GERINDRA/2021.

“Dengan keputusan tersebut Hj. Nur Saidah resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Gresik periode 2021-2024,” kata pimpinan rapat paripurna Much Abdul Qodir, Kamis (25/3 /2021).

Selanjutnya, surat putusan ini pun dibacakan oleh Sekretaris DPRD Gresik, Darmawan. “Memutuskan, menetapkan Wakil Ketua DPRD Hj. Nur Saidah. Yang dijawab setuju secara serentak oleh peserta anggota paripurna,” ucapnya. 

Dengan demikian, DPRD Gresik akan menindaklanjuti kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa melalui Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani. Yaitu berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Wakil Ketua DPRD Gresik, Asluchul Alif dan SK pengangkatan Nur Saidah sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik.

Perlu diketahui sebelumnya, untuk putusan wakil ketua DPRD ini memang diberikan kepada Partai Gerindra. Yaitu sebagai salah satu partai dengan perolehan kursi mayoritas yang berjumlah 8 kursi di legislatif. Hal ini mengacu sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018, Pasal 164 ayat 7 menjelaskan, bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten ditetapkan dari anggota DPRD berasal dari partai politik, yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, atau keempat sesuai hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. (adv/nul)