Tes Perangkat Desa Kedungdowo Balen Disoal Mantan DPRD Bojonegoro, Ini Poin-poinnya

Reporter : M Nur Afifullah - klikjatim.com

Beberapa elemen terkait tes pengisian perangkat desa saat di ruang Paripurna DPRD Bojonegoro (Afifullah/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Polemik tes pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro terus bergulir. Pihak DPRD Kabupaten Bojonegoro mencoba memediasi sejumlah pihak yang berselisih dan berkepentingan. Salah satunya kasus di Desa Kedungdowo Kecamatan Balen. Rabu (4/11/2020) siang.

BACA JUGA :  Majelis Hakim Putuskan Gugatan Sengketa Yayasan Setia Hati Terate Tidak Diterima

Anam Warsito, kuasa hukum peserta tes perangkat Desa Kedungdowo Kecamatan Balen mempertanyakan terkait ujian dengan dua tahap. Menurutnya, tahapan tersebut dilanggar panitia dengan meloloskan 3 dari 7 peserta ke tahap dua. Padahal, aturannya hanya meloloskan 20 persen dari total peserta.

“Iya yang terjadi di seleksi tahap 2 justru lebih dari 20 persen. Seharusnya kalau peserta 7, maksimal 2 peserta. Tapi ini dikuti oleh 3 peserta,” ungkap Anam Warsito dari Lembaga Bantuan Hukum Akar. Rabu (4/11/2020).

Selain itu, dia juga mempersoalkan MoU yang dibuat 3 hari menjelang tes perangkat desa. Semestinya, MoU tersebut satu bulan sebelum ujian.

“Ini panitia pelaksanaan Ujian Perangkat Desa telah melanggar jadwal yang telah ditentukan,” tandasnya.

Dia juga mempermasalahkan soal ujian tahap 1 yang berisi Bahasa Indonesia, Matemateka, dan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

“Di Perda, soal adalah Skolastik dan pengetahuan Umum Dasar, karena ini menguji perangkat bukan ujian sekolah, jadi substansinya tidak sesuai,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Universitas Airlangga Surabaya, Dini Respati mengaku hanya menjalankan tugasnya untuk membuat soal dan mensosialisasikan teknis kepada panitia.

“Ketentuan soal sudah sesuai Perda atau Perbup,” ujarnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut sudah klier, akan tetapi masih dipermasalahkan terkait beberapa hal yang masih di godok atau di tindak lanjuti oleh beberapa pihak.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menambahkan, pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti lagi untuk beberapa hal yang belum selesai.

“Pertemuan ini belum diputuskan dan masih digodok,” imbuhnya.

Dalam hal ini, hadir di ruang paripurna yaitu pimpinan DPRD Bojonegoro, Unair, Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro, Dinas PMD, Camat Balen, Camat Bojonegoro dan Camat Dander serta perwakilan peserta ujian tes perangkat desa. (mkr)