Tasyakuran Pengesahan Perpres Dana Abadi Ponpes, PKB Jatim Kunjungi PWNU

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

Politisi PKB Fauzan Fuady datangi PWNU Jatim

KLIKJATIM.Com | Surabaya – DPW PKB Jatim sangat menyambut gembira dengan disahakannya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

BACA JUGA :  ODP di Blitar Meninggal Dunia Usai Bakar Diri Saat Isolasi Mandiri

Kegembiraan itupun diekpresikan DPW PKB Jatim dengan bersilaturahmi sekaligus tasyakuran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Selasa (14/09/2021) sore.

Sekertaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan, ini merupakan suatu pencapaian yang dilakukan PKB dalam memperjuangkan kesejahteraan pondok pesantren.

Pasalnya, PKB merupakan inisiator Undang-undang pesantren sekaligus mengawal implementasi dari klausul pasal, salah satunya adalah dana abadi.

“Dan hari ini legalitas dalam bentuk Perpres muncul. Maka dengan ini kami ucapkan syukur dengan melakukan tasyakuran sederhana bersama PWNU Jatim,” ujar Anik.

Anik mengungkapkan, disahkannya Perpres tersebut merupakan suatu pengakuan dalam bentuk anggaran dari negara terhadap torehan jasa yang sudah diberikan elemen pondok pesantren bagi bangsa ini.

“Ini bentuk afirmasi pemerintah dalam fasilitas anggaran bahwa pondok pesantren dengan pendidikan umum mempunyai hak yang sama dalam memperoleh hak memperoleh anggaran,” ungkapnya.

Selain itu, Anik juga mengaku sebagai kepanjangan tangan dari NU, PKB mendapat tugas khusus dari PWNU. Tugas khusus ini berupa dukungan dari para kiai untuk segera menyelesaikan Raperda Pengembangan Pondok Pesantren yang saat ini sedang bergulir di parlemen Jatim.

“Dalam pertemuan ini, PWNU sangat mendukung dan  memberi motivasi kepada kami bahkan memberikan PR bagi Fraksi PKB agar terus segera menyelesaikan Raperda Pengembangan Pondok Pesantren ini dengan cepat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar berharap dalam praktek Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tidak membuat pengasuh pesantren ribet dengan urusan formalitas. Pemerintah justru diminta jemput bola.

“Yang ingin kami sampaikan kami ingin pemerintah, aparat, kader partai politik, mereka lah yang seharusnya mau menjemput bola mengurusi legalitas dan formalitasnya pesantren, sampai akhirnya pesantren itu berhak mendapatkan bantuan dan berhak mendapatkan legalitas,” tuturnya.

Ia menyebutkan, justru itu tidak baik bagi para kiai dan ulama pengasuh pesantren. “Pertama, mengganggu proses belajar mengajar yang berdampak pada kualitas. Kedua, mental kiai itu jadi kurang baik. Sedikit-sedikit sowan ke Pemda atau kemana-mana untuk urusan itu,” tandasnya. (bro)