Tanah PT BMJ Menyusut, DJKN Menduga Diperjualbelikan Oknum

Reporter : Ahmad Hilmi Nidhomudin - klikjatim.com

Kepala Seksi Kanwil DJKN Jatim, Mokhammad Khoiri.

KLIKJATIM.Com | Surabaya—Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur menyoroti adanya dugaan luas tanah PT Bumi Megah Jaya (BMJ) yang mengalami penyusutan atas kemungkinan diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

BACA JUGA :  Pasar Tradisional Jember Dibuka Lagi, Pedagang dan Pembeli Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Padahal, waktu itu PT BMJ sedang menyelesaikan tunggakan pelunasan jaminan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kepala Seksi Kanwil DJKN Jatim, Mokhammad Khoiri mengatakan, jika surat tanah yang sudah dijaminkan sangat tidak mungkin ditransaksikan sebelum hipotek di roya (pencoretan hak tanggungan).

“Kalaupun bisa itu harus persetujuan semua pihak, ya pemilik tanah, kreditur. Dalam hal ini yang paling kuat tentunya kreditur yang memberikan pinjaman sama debitur,” kata Khoiri, Rabu (13/1/2021).

Dalam hal ini, suatu transaksi bisa dikatakan sah apabila kedua belah pihak saling bersepakat. Karena itu, kata Khoiri, ketika satu pihak tidak pernah merasa melakukan transaksi yang disertai pembuktian, maka hal tersebut bisa diperkarakan secara hukum.

Menurutnya, sangat mustahil jika ada pihak lain ingin memiliki sebuah tanah yang sejatinya pemilik tanah masih mempunyai sertifikat tanah asli.

“Karena sudah ada sertifikat induknya, dilihat saja apakah ada catatan mutasi di sertifikat induk. Jika tidak ada, ya sertifikat baru itu batal demi hukum otomatis,” tambahnya.

Ia menambahkan, ketika ditemukan ketidaksesuaian data tanah maka debitur berurusan dengan Badan Pertanahan Naisonal (BPN) dan dirasa wajar meminta bantuan ke KPKNL untuk menyelesaikannnya.

“Misalkan minta keterangan apapun ya pasti kita berikan, wong kita nggak pernah menjual hutangnya PT BMJ yang saat itu saat terbit surat perintah penyitaan pun, hutangnya pokoknya utuh. Berarti kan logikanya tidak ada aset yang dicairkan untuk menutupi hutangnya,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Khoiri, Kanwil DJKN Surabaya juga sempat menerbitkan surat perintah penyitaan untuk mencegah munculnya sertifikat baru atas tanah milik PT BMJ.

“Namun karena tunggakan tersebut telah dilunasi, maka tidak diperlukan penyitaan dan dikembalikan ke pihak debitur,” pungkasnya.

Diketahui, PT BMJ sudah melayangkan pengajuan permohonan SHGB ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II. Namun hingga kini upaya tersebut belum terealisasi karena BPN Surabaya II berpendapat  bahwa pihaknya perlu mengukur kembali tanah yang dimiliki PT BMJ. (mkr)