Tak Merasa Jual Tanah di Kawasan JIIPE, Ahli Waris Geruduk BPN

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Para ahli waris tanah sedang menunggu proses pengajuan permohonan klarifikasi tanah yang diduga dirampas oknum di luar ahli waris. (Miftahul Faiz/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Puluhan ahli waris tanah dari keluarga Timan ramai-ramai mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik, Senin (22/6/2020). Mereka ingin mengklarifikasi terkait tanah seluas sekitar 7 hektar di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIP) Manyar yang diduga muncul atas nama orang lain.

Padahal selaku ahli waris mengaku belum pernah melakukan jual beli tanah itu. “Tadi sudah diklarifikasi dan belum ada kejelasan. Besok (Selasa) ada pengukuran ulang dari BPN,” kata salah satu ahli waris, Abdul Wahab.

BACA JUGA :  Pria Banyak Istri Ini Aniaya Simpanan di Apartemen Surabaya, Ngakunya Orang Dekat Anak Presiden

Total luas tanah sengketa sekitar 7 hektar ini terbagi dalam tiga peta bidang. Namun anehnya, nama-nama yang tertera di antara ketiga peta bidang tanah itu bukan ahli waris. Melainkan orang lain yang tidak memiliki ikatan keluarga dengan Timan.

“Tahu-tahu (muncul) tiga nama,” lanjut warga Desa Sembayat, Manyar yang mengaku memiliki bukti petok D.

Sementara itu, Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN Gresik, Kuntarto menjelaskan, permohonan untuk pengukuran tanah itu sudah ada dua berkas yang diajukan. Karena itu pihaknya akan melakukan pengecekan arsip terlebih dulu.

BACA JUGA :  HJKS Ke-728 Cak Eri Doakan Surabaya Segera Terbebas dari Pandemi

“Kita akan berkoordinasi dengan pihak desa yang mempunyai data awal, ketika pemohon mengajukan kepada kami suratnya dari kepala desa baik itu surat keterangan dibayar tanah, penguasaan maupun legalisir dari fotocopy surat tanah,” terangnya.

“Perlu kami ricek dulu untuk datang ke lokasi tersebut. Jika kedua belah pihak itu menghendaki mediasi dengan ada salah satu pemohon yang keberatan atas tanah itu, maka kedua belah pihak harus mengajukan mediasi kepada BPN. Karena kita punya mekanisme untuk itu, nanti akan ditangani oleh penanganan perkara dan masalah-masalah,” pungkasnya. (nul)