Suasana Sudah Tidak Sehat, Dua Paslon Pilwali Pasuruan Ditantang Buka Riwayat Pendidikan

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Kelompok NGO yang meminta Paslon Pilwali Pasuruan berterus terang soal latar belakang pendidikan. didik/klikjatim.com

KLIKJATIM.Com I Pasuruan – Sudah bisa menjelang digelarnya pesta demokrasi tensi politik ikut naik. Begitu pula yang terjadi di Kota Pasuruan. Kedua kubu yang kini berkontestasi di Pilwaki Kota Pasuruan saling “serang”. Hanya saja kondisi sekarang ini dinilai sudah tidak sehat. Sekelompok warga yang prihatin kondisi ini meniupkan pluit. Bahkan mereka menantang agar buka-bukaan data secara transparan. “Kita minta kedua paslon baik dari Saifullah Yusuf – Adi Wibowo ataupun Raharto Teno Prasetyo – Moch Hasjim Asjari bisa membuka data dan riwayat pendidikan mereka masing – masing. Sekolah dimana bisa ditunjukkan,” tandas Lujeng Sudarto, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pijakan Rakyat Nusantara (LBH Pijar) gelar pres rilis bersama NGO lainnya di Taman Kota Pasuruan, Rabu (16/9/2020).

BACA JUGA :  Dua Hakim dan Pegawai PN Bangil Positif Covid-19, Pelayanan Tutup Sepekan

Ia menilai, rivalitas Pilwali Kota Pasuruan tidak sehat. Jangan sampai proses demokrasi dicerai segelintir oknum. “Masyarakat jangan dijejeli hoax atau berita bohong,” tambahnya.

Disebutkan, beberapa hari lalu, sempat viral dimedia sosial soal ijazah dari salah satu paslon dianggap tidak sah atau tidak memiliki ijazah. Nah, itu ramai di medsos, dan ia menilai atmosfer Pilwali tidak sehat sekarang. Tujuan ajak buka-bukaan riwayat pendidikan kepada paslon, agar tidak timbul fitnah.
Paslon bisa menggunakan atau memanfaatkan ruang publik seperti media masa atau lainnya untuk menyampaikan fakta soal background pendidikan masing – masing calon, baik dari pasangan Gus Ipul – Mas Adi, atau Teno – Hasjim.

Dikatakan dia, tantangan ini adalah sebagaian bentuk akuntabiilitas dan transparansi politik, jangan sampai masyarakat memilih kucing dalam karung.
Senada juga dikatakan, Totok aktivis Pasuruan Demokrasi Watch (PasDewa). Mempertanyakan soal keaslian ijazah dari masing – masing calon walikota dan wakil walikota ini.

Jangan sampai, proses demokrasi yang menghabiskan anggaran besar ini, justru teranulir karena ijazahnya walikota dan wakil walikota terpilih tidak sah atau palsu. “Ini yang perlu menjadi catatan. Jadi, saya kira perlu keterbukaan. Saya minta bapaslon berani membuka riwayat pendidikan mereka ke publik sebagai bentuk keterbukaan,” papar dia.

Ia juga meminta, bapaslon tidak perlu menunggu hasil verifikasi dari KPU atau Bawaslu. Bukan tidak percaya dengan hasil dari lembaga penyelenggara pemilu. tapi perlu ada keberaniaan para calon untuk mengakui dan menyampaikan ke publik. (rtn)