KLIKJATIM.Com | Gresik – Anggota Banggar DPRD Kabupaten Gresik sekaligus Ketua Fraksi PKB Syahrul Munir menyayangkan masih adanya masyarakat yang belum tahu jaminan kesehatan menyeluruh atau biasa disebut UHC (Universal Health Coverage) yang dibuat Pemerintah Kabupaten Gresik.
Program UHC ini adalah jaminan kesehatan yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Gresik untuk mencover iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
“Artinya iuran BPJS warga yang sebelumnya belum ikut kepesertaan BPJS dibayari oleh Pemkab Gresik,” kata Syahrul.
Dia menilai, klaim biaya kesehatan BPJS Kesehatan dari yang dibiayai APBD Gresik masih rendah. Padahal Pemkab Gresik sudah menganggarkan setiap tahun, dan dibayar di depan.
“Sementara saya masih dapat informasi dari warga yang tidak tahu program ini. Sehingga karena merasa tidak ikut BPJS warga ini berobat ke RS swasta atas biaya sendiri,” jelas dia.
Baca juga: Sandang Predikat UHC, Pelayanan Kesehatan Warga Gresik Cukup Gunakan E-KTP
Dikatakan, tiap tahun, kurang lebih anggaran Rp90 miliar digelontorkan Pemkab Gresik untuk program UHC ini.
“Sehingga kalau masih ada warga yang tidak tahu kan sayang. Kalau warganya sehat sehingga tidak berobat dan tidak ada klaim itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada klaim karena warga tidak tahu kan itu problem,” tegas dia.
Karena itu dia meminta kepada Pemkab Gresik melalui struktur pemerintahan hingga ke desa bahkan RT-RW untuk mensosialisasikan program UHC ini agar warga yang butuh layannan kesehatan mau berobat ke faskes, baik ponkesdes, puskesmas maupun RSUD.
“Maka mohon bantuan kepala desa untuk menyosialisasikan ke warganya tentang program ini,” tandasnya. (qom)
