Soal Tanda-tanda RAPBD Jatim Molor, Wakil Ketua DPRD : Ini Alarm Bahaya!

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad. (Shohibul Anwar/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Surabaya – DPRD Jatim menyoroti adanya tanda-tanda kemoloran dalam pembahasan R-APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun 2022. Tradisi menggedok APBD setiap tanggal 10 November, kini tampaknya hampir dipastikan tak bisa dipertahankan lagi.

BACA JUGA :  Kabupaten Jember Tingkatkan Percepatan Vaksinasi di Wilayahnya

Padahal, tahun 2020 kemarin sudah pernah kejadian pengesahan APBD telah melebihi tanggal 10 November. Yaitu R-APBD Pemprov Jatim tahun 2021 digedok pada tanggal 30 November 2020.

Dan parahnya tahun ini, malah rasa-rasanya sulit bisa menggedok R-APBD 2022 di dalam bulan November. “Alih-alih mulai merancang R-APBD Tahun 2022, evaluasi Kemendagri tentang persetujuan bersama R-APBD Tahun 2021 sampai hari ini belum sampai di DPRD,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Senin (25/10/2021).

Sebab hasil evaluasi Kemendagri atas dokumen Perubahan APBD Tahun 2021 harus dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Baru setelah itu bisa dijalankan secara efektif.

“Melihat silang sengkarut pembahasan R-APBD selama dua tahun lebih kepemimpinan Khofifah-Emil menandakan adanya problem serius di tubuh Pemprov Jatim,” ungkapnya.

Ketua Gerindra Jatim itu menduga, problemnya lebih ke arah kompetensi. Pihaknya pun meminta kepada Gubernur Khofifah agar dapat menjaga orkestrasi para birokrat handal di bawah naungannya.

“Saya melihat banyak doktor di bidang kebijakan publik berkantor di Jalan Pahlawan. Tapi saya heran, mengapa Gubernur dengan pengalaman yang panjang dalam pemerintahan tidak bisa menjadi konduktor yang efektif,” katanya.

“Menurut saya, ini ‘alarm’ bahaya bagi pengelolaan sistem pemerintahan daerah di sisa waktu jabatan Khofifah-Emil yang efektif hanya tersisa dua tahun,” imbuhnya.

Sadad menyebut, DPRD saat ini telah membuka diri untuk mencari solusi atas problem yang tengah dihadapi Gubernur dan TAPD.

“Sejak paripurna pengesahan PAPBD Tahun 2021 pada tanggal 30 September 2021 lalu, belum ada pembicaraan strategis antara Pahlawan (Pemprov) dan Indrapura (DPRD Jatim),” tandasnya.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, lanjut Sadad, DPRD merasa wajib memberikan masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. “Kewajiban memberikan masukan itu konstitusional ‘No hard feelings’ Gubernur-Wakil Gubernur dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat. Kita semua bertanggung jawab kepada rakyat,” tandasnya. (nul)