Soal Ribuan Penerima BPNT yang Dicoret,  Anggota Dewan Ragukan Kinerja Dinsos Gresik

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Sentot Supriyohadi . Faiz/klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Gresik – Dinas Sosial Gresik melakukan mencoret ribuan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ada data ganda seperti nomor induk kependudukan (NIK) bermasalah atau pun keluarga tersebut sudah mampu. Namun apa yang dilakukan dinsos ini diragukan oleh kalangan DPRD Gresik.

BACA JUGA :  Hari Ini DPRD Gresik Gelar Rapat Berhentikan Bupati Sambari dan Wabup Qosim

Anggota DPRD Gresik Mucahmmad Syaifuddin mempertanyakan perbaikan data  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan. Faktanya, Desa sudah  melakukan Musyawarah Desa (Musdes) dalam jangka 1 tahun 4 Kali Musdes. Perinciannya, 27 Maret, 27 Juni, 27 September, 27 Desember.  “Seharusnya hasil musyawarah desa ini bisa menjadi acuan update data,” tegasnya.

Selain itu, proses pendataan di Desa tidak didukung petugas  yang memahami IT. Bahkan sebagian desa operatornya sudah lanjut usia. “Yang paling penting operator Desa yang memahami dunia Ilmu Teknologi (IT) yang akan melakukan pendataan ke Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Pusdatin-Kemensos),” tegasnya

Berdasarkan data dinsos Gresik, ada 21.845 keluarga penerima manfaat (KPM) program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai dari Kemensos RI di Kabupaten Gresik Jawa Timur dicoret atau digraduasi.

Alasan pencoretan KPM diantaranya terdapat data ganda seperti nomor induk kependudukan (NIK) bermasalah atau pun keluarga tersebut sudah mampu.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Sentot Supriyohadi mengakui data perlu dirapikan setiap saat. Bahkan, pemerintah daerah secara khusus dan up to date untuk melaporkan data kemiskinan terbaru ke Kemensos RI. 

“Sejak Kemensos Bu Risma ini, kami di Daerah dituntut untuk bekerja lebih keras agar up to date soal data kemiskinan serta bantuan sosial,” katanya. Sentot pun meminta pemerintah desa untuk update data setiap saat. Hal ini untuk meminimalisir data ganda.

Selain penerima manfaat yang sudah meninggal ataupun sudah mampu namun tetap terdata sebagai penerima. Jika ada warga yang masih membutuhkan bantuan, pemdes harus proaktif dan mengusulkan kembali bantuan sembako agar dapat bantuan. 

” Pemdes bisa mengusulkan lewat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar masyarakat yang berhak menerima bisa kembali dapat bantuan kartu sembako ini. Jadi itu solusinya. Desa langsung ke website Dinsos via online, Kecamatan hanya memantau,” ujarnya. 

Sementara, nilai bantuan sosial kartu sembako setiap penerima manfaat mendapatkan kebutuhan pokok senilai Rp 200 ribu setiap bulan dan diambil di E-Warong.(rtn)