KLIKJATIM.Com | Ponorogo – Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Ponorogo, menyesalkan rencana pemerintah pusat terkait impor beras hingga 500 ribu ton. Meski alasannya untuk mengamankan stok beras yang tinggal 594 ribu ton, tapi kebijakan tersebut membuat petani kecewa.
“Memang statement yang baru saja dimunculkan pemerintah beberapa hari lalu sudah langsung ditanggapi beberapa petani kita diangkar rumput,” ujar Ketua PC LPPNU Ponorogo, Ahmad Sarbini, Selasa (29/11/2022).
Kata dia, keputusan pemerintah tersebut membuat petani kecewa. Seakan-akan pemerintah tidak hadir. Informasi yang mulai muncul kaitannya dengan impor beras ini sangat berdampak bagi kalangan petani, terutama padi saat ini.
“Saat ini pupuk lumayan sulit. Harga pengolahan pra tanam sampai menghasilkan beras juga serba uang dan tinggi nilainya,” kata Ahmad ketika ditemui di Kantor PC LPPNU Ponorogo.
Menurutnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian (Menpan) bahwa Indonesia surplus pangan. “Kami menyampaikan hasil pertanian padi sangat surplus, juga di Ponorogo. Kami lumbung pangan,” jelasnya.
Sehingga rencana impor beras tersebut sangat tidak diterima bagi petani. Jika impor beras benar-benar terjadi, dia memastikan bakal terjadi penurunan harga.
Padahal, kata dia, harga pokok penjualan (HPP) di angka Rp5 ribu lebih. Dan harga tersebut baru terjadi sebulan. Sehingga petani pun belum pernah merasakan HPP tinggi.
“Rp5 ribu sekian itu sekarang, dimana sudah di tangan tengkulak. Sebelumnya mereka hanya dibeli Rp4,3 hingga Rp4,7 ribu. Maka dampak impor pasti akan terasa oleh para petani,” tegasnya.
Dia berharap fungsi Bulog harusnya maksimal. Bulog harus melakukan pengecekan lagi, stoknya menipis atau tidak?
“Kalau menipis, bisa serap petani lokal yang harus diutamakan. Di tingkat petani, bulog tidak pernah hadir. Rata-rata yang dapat tengkulak,” pungkasnya.
Sekedar informasi bahwa Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso sebelumnya mengatakan, pihaknya ditugaskan untuk melakukan impor beras oleh negara. Tujuannya untuk mengamankan stok beras yang saat ini di angka 594 ribu ton. Hal tersebut sesuai dengan rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait. (nul)
