Soal Raperda Ponpes di Jatim, Dewan Sebut Wilayah Kewenangan Ponpes Belum Jelas

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menyebutkan saat ini pembahasan Raperda tentang pondok pesantren masih pada tahapan pendapat gubernur.

BACA JUGA :  Terus Dimotivasi, Hari Ini Pasien Covid-19 Sembuh di Gresik Bertambah 10 Orang

Ia menjelaskan, urgensi dari raperda ponpes ini sendiri dibentuk dengan penekanan agar lulusan ponpes diberikan kesetaraan dengan pendidikan formal lainnya. “Sehingga tidak ada kesan bahwa pesantren itu dianaktirikan, lulusannya tidak diakui misalnya dalam hal kesetaraan,” ujarnya, Sabtu (13/3/2021).

Lebih lanjut disampaikan, dengan adanya Raperda ponpes ini maka dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lulusan ponpes bisa diperhitungkan dalam human development index (HDI).

Anwar Sadad menambahkan, kehadiran pemerintah dalam mengakomodir eksistensi ponpes sangat diperlukan. Menurutnya, kesetaraan antar sesama lembaga pendidikan sangat penting dilakukan. Termasuk seluruh elemen kelembagaan yang ada di dalamnya, seperti ibtidaiyah setara dengan SD, tsanawiyah dengan SMP, dan aliyah dengan SMA.

Tidak hanya itu saja, lanjutnya, referensi terhadap kurikulum ponpes yang sangat unik karena bersumber dari kitab, referensi buku serta kesepakatan ulama yang sudah menjadi tradisi yang bersifat turun temurun juga perlu mendapat pengakuan serta apresiasi dari pemerintah. “Penting, karena itu dapat meningkatkan ghiroh pendidikan ponpes dalam mengawal kecerdasan bangsa,” tegasnya.

Di sisi lain, local wisdom kurikulum yang ada di setiap ponpes harus tetap dijaga, dengan catatan juga diberikan pelajaran tertentu yang menurutnya menjadi mata pelajaran wajib antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. “Sehingga diharapkan lulusannya nanti sesuai dengan visi tafaqquh fiddin yakni memahami agama secara benar,” ungkapnya.

Sementara poin penting dalam raperda ponpes ini adalah soal wilayah kewenangan di pemerintah, sehingga nantinya ada lembaga yang jelas dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan ponpes.

Pasalnya, sampai saat ini wilayah kewenangan ponpes ini masih belum jelas menjadi kewenangan siapa. “Apakah menjadi kewenangannya pemerintah daerah atau kemenag ataukah kemendikbud, ini harus dipertegas,” tandasnya. (bro)