Soal Masuk Sekolah, Dispendik dan Kemenag Gresik Sepakati Belajar dari Rumah

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Audiensi antara KPR bersama Kepala Kemenag Gresik dan Kepala Dispendik Gresik. (Abdul Aziz/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik — Meski masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 sudah berjalan, namun hingga saat ini belum ada kepastian mulai masuk sekolah atau kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa kembali normal. Bahkan Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Kementerian Agama (Kemenag) Gresik pun kompak memutuskan sekolah-sekolah di bawah naungannya tetap belajar dari rumah (Learn From Home).

Kadispendik Gresik, Mahin menuturkan, belum adanya kepastian sekolah kembali beroperasi seperti sediakala karena ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga masih sebatas wacana. “Namun yang pasti, sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas bila sekolah tersebut berada di wilayah zona hijau,” terangnya saat menerima audiensi dari kelompok masyarakat Komite Pendidikan Rakyat (KPR), Kamis (18/6/2020).

Meski demikian, tapi pihaknya mengaku sudah mempersiapkan semuanya sesuai protokol kesehatan bila sewaktu-waktu KBM kembali normal. “Sambil menunggu surat keputusan bersama (SKB) kementerian terkait, kami sudah siapkan sarana prasarana sekolah sesuai protokol kesehatan,” menurutnya.

BACA JUGA :  Jadi Penadah Motor Curian, Pemuda Prambon Sidoarjo Diciduk Polisi

Dan mengenai penanganan PPDB yang saat ini berlangsung, lanjutnya, seluruh sekolah dipastikan menerapkan sistem daring untuk menghindari kerumunan oleh wali siswa maupun siswa itu sendiri. “Sudah sepenuhnya daring, pengumuman penerimaannya juga daring,” tambahnya.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Kantor Kemenag Gresik, Markus. Katanya, seluruh sekolah dalam naungan Kemenag akan mengikuti petunjuk kementerian.

Sedangkan untuk pendidikan agama terutama pondok pesantren (ponpes) saat ini dipersiapkan untuk mulai beraktivitas normal kembali. Karena ponpes ini informal, sehingga pihaknya pun koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemkab jelang kembalinya para santri ke pondok. “Namun tidak langsung serta merta, tapi bertahap,” tuturnya.

BACA JUGA :  Mendagri Tetapkan Nganjuk Wilayah Level 3 PPKM Darurat

Bahkan Kemenag juga mendorong Satgas agar menyediakan fasilitas sesuai protokol kesehatan di Ponpes, untuk menyambut kembalinya para santri pada era new normal. “Dewan dan Pemkab menyabut baik usulan itu, sarana kesehatan juga membutuhkan biaya. Makanya, kami minta agar satgas dan pemerintah daerah menyediakannya untuk pondok pesantren,” imbuhnya.

Sementara itu, rencana pengaktifan kembali kegiatan belajar mengajar di Ponpes harus benar-benar dipersiapkan matang. Jangan sampai kembalinya para santri ke  pondok malah menimbulkan klaster baru.

“Seharusnya baik sekolah formal maupun pondok pesantren jangan dulu masuk normal hingga ada vaksin. Coba lihat aturan SOP (standar operasional prosedur) Pondok pesantren yang mengharuskan jaga jarak antar santri, ini kan nantinya membutuhkan ruang asrama baru. Nah, dari sini apa mampu institusi pesantren memenuhi itu,” tegas salah satu anggota KPR, Abdul Hakam. (nul)