Soal Aset Tanah Desa Suwayuwo, BPN Kab. Pasuruan Akui Kecolongan

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Pasuruan, Sukardi. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan mengakui kecolongan terkait “lepasnya” aset Tanah Kas Desa (TKD) Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ke perorangan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Pasuruan, Sukardi kepada KlikJatim.com, Kamis (23/9/2021) saat ditemui di ruang kerjanya.

BACA JUGA :  Cair..cair! Sebanyak 179 Pedagang Kecil di Driyorejo Terima Bantuan Rp 1,2 Juta Per Orang

Disinggung tentang pembatalan sertifikat hak milik (SHM), Sukardi mengungkapkan bahwa permohonan itu diajukan sendiri oleh Mohammad Aris kepada BPN melalui notaris yang ditunjuknya. Dalam pengajuan tersebut, pemohon (M Aris) disebutkan mengakui hak tanah yang dialihkan merupakan aset desa setempat.

“Dasar pengajuan si pemohon, kita pelepasan hak atau mematikan nomor sertifikat. Otomatis kembali ke aset desa,” jelasnya.

“Ada lima hal yang mendasari pemilik tanah melepaskan tanahnya. Nah, si pemohon ini melepaskan tanahnya karena sukarela. Ia rela melepaskan tanah 300 meter persegi untuk kepentingan desa,” imbuhnya.

Terkait pengalihan TKD ke perorangan, Sukardi berdalih tidak mengatahui prosesnya. Yang pastinya, si pemohon memenuhi semua persyaratan administrasi.

Menurutnya, dari data yang ada di BPN, tanah itu dibeli AM dari perorangan bukan TKD Suwayuwo. “Kalau memang ternyata itu TKD kami tidak mengetahuinya. Karena waktu pengajuannya dulu, dokumennya lengkap, bahkan waktu BPN turun lapangan tidak ada sanggahan,” urainya.

Informasi yang dihimpun, bahwa pada tahun 2002 Mohammad Aris menyewa TKD Suwayuwo seluas 300 M2. Kesepakatan itu didapatkan setelah BPD, LKMD, tokoh masyarakat, serta aparat desa menggelar musyawarah desa dan menyepakati penyewaan salah satu aset desa itu dengan biaya sewa Rp 2,5 juta dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak 6 Februari 2002 hingga 5 Februari 2007. 

Dan, saat ini kasus tersebut sedang didalami Kejari Bangil. Sejumlah perangkat desa dan BPN Kabupaten Pasuruan pun sudah dimintai keterangan. (nul)