Situbondo Dapat PR dari Khofifah Soal Selingkar Ijen

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

Gubernur Khofifah saat memberikan arahan Bupati dan Wakil Bupati di Pendopo Kabupaten Situbondo, Selasa (2/3/2021) siang.

KLIKJATIM.Com | Situbondo – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Pemkab Situbondo mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Utamanya, dalam memberikan akselerasi lewat pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan.

BACA JUGA :  Kabar Penculikan Anak Resahkan Warga Gresik

Tak cukup itu, Khofifah juga minta agar Pemkab Situbondo memperhatikan sektor lain seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan hingga kerjasama antar daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan. Kata dia, dengan begitu maka akan bisa mendorong sektor unggulan.

Bupati Situbondo juga diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan dimana tingkat kemiskinan di Situbondo mencapai 12.22 persen dari total penduduk Situbondo yaitu sebanyak 83.740 pada tahun 2020 meningkat di banding kemiskinan di tahun 2019 sebesar 11.20 persen.

Adapun permasalahan kemiskinan di Situbondo diwarnai berbagai kearifan lokal berbasis sosial budaya yang cukup kompleks, mulai dari hutang ditengah tengah masyarakat hingga pernikahan usia dini.

Khofifah menyebutkan, Bupati Karna harus menyiapkan penyediaan lapangan kerja dan penciptaan ruang sosial yang dapat menghargai prinsip kebhinekaan. Ia mengingatkan, agar Pemkab Situbondo mampu menyelaraskan program dengan pemerintah pusat hingga pemerintahan provinsi. Baik keselarasan antara RKP dan RKPD Tahun 2021.

Sementara untuk meningkatkan investasi, Khofifah menegaskan, bahwa Pemkab Situbondo harus lebih memprioritaskan layanan perijinan di sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna menggaet investor sehingga proses investasi di Situbondo bisa lebih cepat serta pertumbuhan ekonomi bisa lebih bergeliat.

Khofifah juga mengajak keterlibatan peran kiai dan tokoh masyarakat untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Situbondo masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan angka 67,38 persen, serta menyandang presentase kemiskinan di atas provinsi dalam rentang 9-15 persen (12,22 persen).

Ia berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama, bergotong royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dan keterlibatan para kiai dan tokoh masyarakat di Situbondo.

“Mohon izin kepada para Kiai dan Tokoh masyarakat untuk bersama sama meningkatkan IPM sehingga daya saing masyarakat bisa meningkat di Kab. Situbondo. Kami akan terus mendorong agar IPM Situbondo bisa meningkat,” ungkapnya.

Khofifah juga minta agar Selingkar Ijen dapat menjadi percepatan ekonomi baru untuk mendukung ekonomi pariwisata sekaligus implementasi dari Perpres Nomer 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jatim.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu ingin menjadikan kawasan Selingkar Ijen menjadi kawasan wisata alam yang memiliki daya pikat yang luar biasa, karena berbagai keunggulan fenomena alamnya yang sulit dicari di tempat lain.

“Untuk itu, kita harus gerak cepat menyingkronkan kembali antara Project Management Office (PMO) di Prov. Jatim yang ada di Bappeda Jatim dan PMO tingkat pusat ada di Kemenko Perekonomian. Saat ini  Selingkar Ijen dimana salah satu penyanggan6a adalah Situbondo termasuk salah satu program strategis nasional,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, misi dan prorgam yang akan dilaksanakan adalah membangun masyarakat Situbondo beriman dan keberagaman melalui peningkatan kesejahteraan guru ngaji dan pendidikan keagamaan dan membangun kota santri Pancasila.

Misi lain juga membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas, dan meningkatkan peran perempuan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis, pengembangan beasiswa Situbondo Cerdas untuk melanjutkan pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi.

Karna berkomitmen akan membangun infrastruktur, ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing lewat peningkatan aksesibilitas infrastruktur penunjang ekonomi, pembangunan kawasan unggulan minapolitan dan agropolitan. Juga akan membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh lewat program smart goverment, birokrasi bebas korupsi dab bersih dari jual beli jabatan hingga memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). (bro)