Serapan Belanja Digantung, Finalisasi R-APBD Gresik Tahun 2020 Disandera

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Ilustrasi pembahasan R-APBD 2020 Pemkab Gresik.(ist/sumber internet)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, batal menyelesaikan agenda finalisasi R-APBD tahun 2020 bersama Tim Anggaran (Tim-Ang) pada hari ini. Pembahasan yang sempat berlangsung itu terpaksa ditunda pekan depan, karena ada anggaran tahun 2019 yang terkesan ‘digantung’.

“Ini (finalisasi) bukan dipending, tapi disandera. Dan minggu depan itu saya rasa bukan langsung finalisasi, akan tetapi tim-ang harus menjelaskan dulu terkait progres belanja tahun 2019,” ungkap Anggota Banggar DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, Kamis (21/11/2019).

Kata politisi PKB ini, anggaran yang tidak terserap salah satunya belanja hibah ke lembaga pendidikan. Berdasarkan P-APBD 2019 kemarin, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 7 miliar.

BACA JUGA :  Pabrik Pengelolaan Plastik Buang Limbah Langsung ke Sungai, Satpol PP Tunggu Arahan DLH

Anggaran lain yang belum terserap sama sekali adalah bantuan khusus keuangan ke desa. Padahal, APBD 2019 sudah mengalokasikan anggaran di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) senilai Rp 12,1 miliar.

“Sampai saat ini belum dicairkan. Dan prosesnya sampai tanggal 4 November kemarin, masih tahap verifikasi gambar (perencanaan) di Dinas PU (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang),” terangnya.

Selain itu, anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) juga terancam tak bisa terserap 100 persen. Sesuai rencana dalam APBD 2019 yang dialokasikan sekitar Rp 93,5 miliar, tahap pencairan Bosda dilakukan empat kali dalam setahun.

BACA JUGA :  Pengadaan Lahan SMPN 2 Pandaan Bergeser, DPRD Pasuruan yang Kelabakan

Namun, kenyataan hingga saat ini eksekutif baru akan mencairkan Bosda yang ketiga. Sedangkan sisa waktu anggaran kurang sebentar lagi.

“Saya nggak tahu pemerintah daerah (eksekutif) ini bisa mencairkan yang ke empat atau tidak? Karena salah satu syarat pencairan, SPj (Surat Pertanggungjawaban) sebelumnya harus sudah beres,” papar politisi asal dapil Benjeng dan Balongpangang.

Artinya, pencairan dana Bosda ke empat harus menunggu SPj (pencairan) yang sebelumnya tuntas. “Saya kira untuk pencairan ke empat nggak akan bisa direalisasi, tapi pastinya kita tunggu saja nanti,” menurutnya. (nul/roh)