KLIKJATIM.Com | Gresik – Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Gresik melakukan kegiatan turun ke bawah. Salah satunya dilakukan oleh Anggota DPRD Taufiqul Umum dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Dukun, Panceng dan Ujungpangkah.
Saat menggelar kegiatan reses pada Sabtu (3/12/2022) kemarin, Anggota DPRD Taufiqul Umam mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat. Di antara keluhan warga tersebut tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif yang digagas oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun.
Taufiq, sapaan Taufiqul Umam mengaku telah mendapatkan banyak wadulan dari warga tak mampu atau janda karena belum masuk daftar penerima. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan oleh Eri.
“Tadi Bu Eri mengeluh kalua diirnya dan tetangganya banyak yang belum dapat PKH Inklusif. Padahal, mereka termasuk orang kurang mampu,” beber Taufiq usai melakukan kegiatan serap aspirasi yang bertempat di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, banyak warga menilai bahwa penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penerima bantuan kurang valid. “Apalagi warga tak mampu sebelumnya oleh pihak desa sudah didata dan diserahkan ke Sekretaris Daerah Gresik. Namun yang dipakai acuan hanya DTKS,” jelasnya.
Selain persoalan PKH Inklusif, warga juga mengeluhkan terkait pembangunan jalan di sekitar Desa Boli, Sekapuk, Ujungpangkah. Katanya, warga menyebutkan banyak material pembangunan yang berserakan di tengah jalan, sehingga membahayakan pengendara yang melintas.
Selanjutnya, Taufiq mengaku bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan itu dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial (Dinsos), yang merupakan mitra kerja di Komisi IV DPRD Gresik. Harapannya keluhan warga tersebut mendapatkan solusi.
Berdasarkan data Dinsos Kabupaten Gresik tahun 2022, jumlah masyarakat yang akan menerima PKH Inklusif ada sebanyak 2.450 penerima. Rinciannya 500 kelompok disabilitas dan 1.950 kelompok lansia (lanjut usia). Total anggaran yang tersedia sebesar Rp4,9 miliar.
Adapun mekanisme pencairan bantuan PKH Inklusif ini diberikan dalam bentuk uang tunai. Totalnya Rp2 juta setahun yang terbagi menjadi 4 tahap pencairan.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Gresik, dr. Ummi Khoiroh sebelumnya menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan quick respons untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan PKH Inklusif. “Tim quick respons ini akan menerima laporan dari masyarakat, manakala ada masyarakat yang layak mendapat bansos PKH Inklusif tetapi datanya belum masuk. Dari laporan masyarakat tersebut, kemudian akan dilakukan assesment oleh tingkat desa untuk selanjutkan diusulkan masuk dalam data penerima PKH Inklusif,” terang dr. Ummi, saat launching program PKH Inklusif di balai Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom pada November 2022 lalu. (nul)
