KLIKJATIM.Com | Surabaya – Sekretaris Daerah Adhy Karyono mengapresiasi kegiatan bimbingan teknis perempuan antikorupsi bertema ‘Peran Perempuan sebagai Garda Terdepan dalam Membangun Budaya Antikorupsi ‘ di Ruang Rapat Bhinaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jatim, Jumat (9/5).
Adhy mengatakan, kegiatan yang diinisiasi Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wujud nyata sinergi antara Pemprov Jatim dengan KPK untuk mendorong keterlibatan perempuan mewujudkan Indonesia bebas korupsi.
“Kami yakin perempuan memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun ranah profesional untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran dan tanggung jawab,” kata Adhy.
Menurut Adhy, menanamkan nilai integritas bagi kaum perempuan yang anti korupsi di Jatim sangat penting. Sebab, perempuan memiliki peran dan pengaruh kuat di tengah keluarga dan masyarakat untuk membangun karakter anti korupsi, jujur, tanggung jawab dan berintegritas.
“Kami jadikan perempuan agen of change dalam membangun budaya anti korupsi bersama penyuluh anti korupsi agar memberikan dampak yang baik dari skup terkecil hingga masyarakat sehingga mengurangi tingkat korupsi di Jatim dan memberikan nilai-nilai Jatim berintegritas sehingga pembangunan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Agar peran perempuan dalam membangun budaya anti korupsi berdampak bagi keluarga dan masyarakat, Adhy mengatakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, kolaborasi antar lembaga serta partisipasi dan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dan penguatan sangat penting.
“Korupsi bukan sekadar domain dari aparat atau pemerintah, melainkan ada peran serta masyarakat yang mana jika masyarakat sadar untuk menjadi pengawas, maka potensi korupsi bisa dicegah dan dikurangi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan, sektor pendidikan dilibatkan karena mengelola anggaran yang dinilai cukup kompleks. Selain itu, sebagai UPT terkecil, perlu penguatan dan pembekalan sehingga mampu mengatasi persoalan mengenai anti korupsi. “Perlu untuk dibekali dan membuat anak-anak didik memiliki nilai yang baik anti korupsi,” tuturnya.
