Rugikan Pendapatan Negara Rp 2,6 Miliar, Tiga Tersangka Pengguna Faktur Fiktif di Serahkan Ke Kejari Sidoarjo

Reporter : Satria Nugraha - klikjatim.com

Kakanwil DJP Jatim II Lusiani, saat menggelar konferensi pers, Rabu (3/3/2021) sore

KLIKJATIM.Com I Sidoarjo – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II melalui Korwas PPNS Polda Jatim menyerahkan tiga tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

BACA JUGA :  DPC PDI Perjuangan Sidoarjo  Kerahkan Semua Kekuatan Untuk Paslon Kelana Aprilianto -  Dwi Astutik

Ketiga tersangka tersebut berinisial, YGS, NEI dan DY. Mereka diduga kuat melakukan manipulasi faktur pajak dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga merugikan negara Rp 2,6 miliar.

“Faktur pajak yang disampaikan ketiganya itu palsu, dan tidak sesuai dengan tata cara perpajakan yang menimbulkan merugikan pendapatan negara sebesar Rp2,6 Miliar,” terang Kakanwil DJP Jatim II Lusiani, saat menggelar konferensi pers, Rabu (3/3/2021) sore.

Lusiani mengatakan, modus yang dilakukan tersangka YGS dan NEI selaku pengurus PT. WIK yang berdomisili di Kecamatan Buduran Sidoarjo,  melakukan pemesanan dan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Melalui perantara faktur pajak SW dengan identitas pengusaha kena pajak (PKP) atau pihak penjual PT BPS, PT GPI, PT CAC, PT FOB dan PT BDS yang dipasarkan atau ditawarkan melalui media sosial atau media online.

“Nah, tersangka DY ini adalah pihak yang membuat laporan perpajakan SPT Masa PPN PT WIK, dengan maksud mengurangi jumlah kewajiban pembayaran PPN,” jelas Lusiani.

Tindak pidana tersebut sudah mereka lakukan dalam kurun waktu mulai Bulan Januari 2008 hingga Bulan Mei 2019, yang dilakukan di tempat kejadian (di Kecamatan Buduran) yang termasuk dalam wilayah kerja KKP Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga secara hukum berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Lusiani menambahkan, ketiga tersangka tersebut telah melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Lusiani berharap, tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perpajakan khususnya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II. “Karena setiap tindak pidana perpajakan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Lusiani. (mkr)