Pungli PTSL, Kades Klantingsari Sidoarjo Ketangkap OTT

Reporter : Satria Nugraha - klikjatim.com

Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro menginterogasi tersangka Kades Klantingsari, Wawan Setyo Budi Utomo. (Satria Nugraha/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Sidoarjo – Kepala Desa (Kades) Klantingsari, Kecamatan Tarik, Wawan Setyo Budi Utomo (45), terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Satreskrim Polresta Sidoarjo. Tersangka ditangkap karena dugaan pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BACA JUGA :  Eri Cahyadi Resmi Jadi Kader PDI Perjuangan

Meskipun program PTSL masih digelar tahun 2022, namun tersangka telah melakukan pungutan di bulan Oktober ini. Caranya, tersangka mematok uang melebihi ketentuan kepada warga desanya yang akan mendaftarkan tanah mereka. Besarnya variasi, tergatung jenis kepengurusannya.

Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan, tersangka memasang harga untuk surat keterangan hibah Rp 350 ribu. Surat penyerahan hak waris dibanderol Rp 850 ribu. “Sedangkan untuk jual beli, tersangka ini meminta bayaran 5 persen dari nilai jual obyek tersebut,” beber Kusumo, Kamis (14/10/2021) siang.

Dia menambahkan, dari 850 warga yang mendaftar, 150 orang diantaranya telah terkena pungli sang kepala desa. “Bila tidak membayar sesuai tarif yang telah dipatok, tersangka akah menghambat berkas milik warga tersebut untuk pengurusan sertifikat,” jelasnya.

Dari hasil OTT tersebut, petugas berhasil mengamankan uang sebesar RP 60 juta yang disimpan di rekening tersangka. Selain itu, polisi juga menyita uang cash sebesar Rp 7.250.00 dan Rp 1,5 juta. Tersangka Wawan ditangkap di rumahnya di Dusun Bokong Dukur RT 19 RW VI, Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik pada 7 Oktober lalu.

“Kami masih mengembangkan kasus ini. Apakah nanti ada tersangka lain yang terlibat atau tidak. Kami juga mengultimatum kepala desa yang lain agar jangan sampai melakukan pungli kepada warga dan menyelewengkan uang negara,” tegas Kusumo.

Tersangka dijerat pasal 12 huruf e Subsider Pasal 11 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU/31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman pidananya paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. (nul)