Proses Pengalihan Participating Interest Molor, Bupati Bangkalan Tegur PHE WMO dan Kodeco Energy

Reporter : Suryadi Arfa - klikjatim.com

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron Amin saat memimpin audiensi dengan SKK Migas, PHE WMO dan Kodeco Energy membahas lambatnya pengalihan PI ke BUMD Bangkalan. "Proses pengalihan PI 10 persen dari WK West Madura Offshore ke BUMD lambat dibanding dengan WK Kangean, WK Ketapang," jelas Bupati Bangkalan. Ia meluapkan kekesalan tersebut saat melakukan audiensi dengan SKK Migas Jabanusa, PHE MWO, Kodeco Energy, yang juga dihadiri PT Petronas Jatim Utama serta Dinas ESDM dan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, di Paseban Pondopo Agung Bangkalan, Senin (22/2/2021).

KLIKJATIM.Com | Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menilai proses pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) dan Kodeco Energy ke BUMD Kabupaten Bangkalan dinilai lamban. Proses pengalihan PI yang seharusnya dilakukan maksimal akhir 2018 namun belum terlaksana hingga kini menunjukkan ketidakserius kedua operator migas tersebut menjalankan regulasi.

BACA JUGA :  Nenek Seniwati Korban Penganiayaan Sang Pacar Akhirnya Meninggal Dunia

“Baik PHE WMO maupun Kodeco Energy tidak serius melaksanakan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,” kata Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron Amin saat memimpin audiensi dengan SKK Migas Jabanusa, PHE MWO, Kodeco Energy, yang juga dihadiri PT Petronas Jatim Utama serta Dinas ESDM dan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, di Paseban Pondopo Agung Bangkalan, Senin (22/2/2021).

Ditegaskan, proses pengalihan PI 10 persen dari wilayah kerja (WK) West Madura Offshore ke BUMD lambat dibanding dengan WK Kangean, WK Ketapang. Bupati Bangkalan- meminta PHE WMO sebagai operator dan Kodeco Energy selaku kontraktor kontrak kerja sama (K3S) segera merealisasikan pengalihan Participating Interest 10 persen.

Ditambahkan, saat ini proses pengalihan PI di WK Kangean dan WK Ketapang sudah memasuki tahapan ke-8 dari 10 tahapan. Sementara WK West Madura Offshore baru tahap ke-4 mau ke-5. 

Ra Latif, sapaan akrab Bupati Bangkalan menceritakan, proses pengalihan PI seberanya sufah dilakukan sejak pertengan 2018. Saat itu pada  15 Agustus 2018, SKK Migas mengirimkan surat kepada PHE WMO untuk melakukan penawaran Participating Interest 10 persen. Isi surat tersebut PHE WMO dapat melaksanakannya 60 hari setelah surat diterima. Namun, sampai saat ini pihak PHE WMO belum merealisasikannya sesuai Permen ESDM No. 37.

“Tahun 2021 baru memasuki tahapan keempat. Padahal pada 24 Juni 2020, PHE WMO telah mendapatkan persetujuan dari Kodeco Energy untuk melakukan penawaran PI kepada BUMD selamat-lambatnya pelaksanaan pada Agustus 2020,” ujarnya.

Bahkan, saat itu  PHE WMO dan Kodeco Energy terkesan tidak serius mengajukan penawaran PI. Padahal, kerja sama dengan pemda selama ini telah berjalan dengan baik. “Kami minta kepada PHE WMO dan Kodeco Energy segera menyelesaikan PI 10 persen tersebut. Dengan cara yang baik, tidak harus didemo oleh Kabupaten Sampang dan Sumenep. Mengingat progresnya jauh lebih cepat WK Kangean dan WK Sampang, sehingga di tahun 2021 terwujud penawaran pengalihan PI 10 persen,” tegas Bupati Bangkalan.

Atas desakan ini, General Manager  PHE WMO Dwi Mandhiri  mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dan berupaya dengan SKK Migas agar bisa segera melangkah dari tahap keempat ke tahap kelima dalam proses pengalihan PI.

Dari pihak Kodeco Energy yang diwakili Mr. Sanghyuk Kwak menjelaskan,  pada prinsipnya pihaknya setuju akan penawaran PI 10 persen. Hanya saja baru bisa merealisasikan setelah 1 Januari 2027 akan datang.  Dia beralasan kondisi cashflow atau keuangan Kodeco Energy saat ini sedang negatif.

“Perekonomian Kodeco Energy sangat sulit sehingga untuk melaksanakan investment 10 persen akan berdampak terhadap eksistensi perusahan Kodeco Energy. Kami minta agar pengalihan PI untuk sementara di angka 8 persen terlebih dahulu. Apabila cashflow sudah positif, maka bisa dilakukan pengalihan PI 10 persen atau pada tahun 2027 mendatang,” kata Mr Sanghyuk Kwak.

Di tempat yang sama Kepala SKK Migas Jabanusa Nuwahidi,mengungkapkan,  lambatnya pengalihan PI disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, bahwa kontraktor kontrak kerja sama (K3S) mengalami perubahan atau perpanjangan kontrak atau pengalihan dari perusahaan lama ke perusahaan baru. Misalnya BP Migas menjadi Pertamina.

Menurutnya, PHE WMO bersama partner siap memberikan lampu hijau agar setiap tahapan cepat dilaksanakan. “Di tahap kelima nanti, proses menawarkan PI 10 persen ke BUMD, walaupun masih ada proses berikutnya,” pungkasnya. (rtn)