PPDB Dimulai, Bupati Banyuwangi Tugaskan Guru Jemput Pelajar Kurang Mampu untuk Daftar Sekolah

Reporter : Apriliana Devitasari - klikjatim.com

Bupati Banyuwangi, Ipuk berdialog dengan salah satu murid kurang mampu. (Ist)

KLIKJATIM.Com | Banyuwangi – Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SD dan SMP di Banyuwangi telah dimulai. Untuk itu, Pemkab Banyuwangi juga berupaya melakukan jemput bola terhadap para pelajar kurang mampu agar dipastikan mereka tetap bisa meneruskan sekolah ke jenjang berikutnya.

BACA JUGA :  Persela Lamongan Kalahkan Persipura Jayapura dengan 10 Pemain

Gerakan ini dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Jika sebelumnya di SDN 4 Parijatahwetan, Kecamatan Srono, kini giliran untuk jenjang SMP Negeri.

Contohnya di SMPN 2 Srono, Bupati telah memantau langsung aktivitas sekolah atau para guru dalam mengakomodir pendaftaran bagi pelajar kurang mampu. “Saya ingin memastikan jalur afirmasi (untuk pelajar kurang mampu) dimaksimalkan di sekolah-sekolah. PPDB adalah fase krusial. Kita harus bantu pelajar dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah,” kata Ipuk.

Bupati perempuan itu mengatakan, pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan angka anak putus sekolah. Karena kondisi ekonomi keluarga berubah saat pandemi dan juga banyak faktor yang bisa menjadi pemicunya.

“Ada anak yang diminta bantu orang tua bekerja. Belum lagi kalau kita bicara akses internet untuk mendaftar PPDB, maka kita jemput bola mereka,” ujar Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga berdialog dengan tiga pelajar kurang mampu. Mereka adalah Mohammad Rizky Setiawan, Alvina Agustin, dan Ajeng Oktaviani. “Saya senang bisa mendaftar di SMP yang dekat rumah. Saya dan orang tua berharap bisa diterima di sekolah ini,” kata Rizky Setiawan yang ayahnya adalah pekerja bangunan.

Ipuk menjelaskan, untuk mengoptimalkan jalur afirmasi ini, sebanyak 74 sekolah SMP di Banyuwangi serentak melakukan pelayanan jemput bola ke rumah siswa mulai hari ini. Guru-guru diminta mendatangi siswa yang tidak mampu untuk diajak mendaftar ke SMP terdekat.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya ingatkan betul. Capek? Iya, tapi Insya Allah ini adalah wujud pengabdian kita,” kata Ipuk.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik), Suratno menegaskan bahwa sekolah tidak boleh melakukan diskriminasi. “Kita harus maksimal laksanakan proses afirmasi dalam PPDB, yaitu untuk keluarga kurang mampu dan adik-adik penyandang disabilitas. Minimal 15 persen,” kata Suratno.

Pihaknya mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh SMP Negeri untuk memonitor, lalu melakukan jemput bola pendaftaran SMP bagi siswa lulusan SD tidak mampu. “Siswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) kita cek datanya, lalu kita daftarkan lewat jalur afirmasi agar mereka bisa meneruskan sekolahnya,” kata Suratno. (nul)