Petani Jember Khawatirkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Reporter : Abdus Syukur - klikjatim.com

Petani sedang melakukan pemupukan padi menggunakan urea.

KLIKJATIM.Com | Jember – Para petani di Kabupaten Jember terus mengkhawatirkan kelangkaan pupuk subsidi sepanjang tahun ini. Kekhawatiran itu muncul setelah pemerintah mengurangi alokasi pupuk bersubsidi di Jember hingga 50 persen pada 2020.

BACA JUGA :  Petrokimia Gresik Semprot Massal Phonska Oca pada Lahan Pertanian di Banyuwangi

Hingga memasuki pertengahan tahun ini, penyerapan jatah pupuk bersubsidi, terutama pupuk urea sudah mencapai 68 persen. Bahkan, ada beberapa kecamatan yang telah mencapai 90 hingga 100 persen. Sementara, alokasi hingga Desember mendatang jelas sangat kurang.

“Jika tidak ada tambahan, sementara penyerapan cukup tinggi maka untuk 6 bulan kedepan pasti akan terjadi kelangkaan dan kekurangan pupuk bersubsidi. Sebab, hingga bulan Mei saja penyerapannya telah melebihi 50 persen dari jatah yang ditetapkan,” jelas Nurhadi, petani asal Kecamatan Kaliwates, Jember.

Dijelaskan, sistem pembelian paketan pupuk yang diterapkan dianggap memberatkan petani. Sebab, petani tidak diperbolehkan membeli pupuk Urea saja, namun juga sepaket dengan pupuk organik dan pupuk NPK. “Mau beli pupuk urea saja tidak boleh. Juga harus beli NPK ,” terangnya. Dia mengatakan, padahal urea itu sangat dibutuhkan dan baik untuk tanaman padi.

Sementara itu, Abdul Holib, petani lain di Karangrejo, mengaku, ada persepsi yang sedikit keliru. Menurutnya, petani itu fanatik pakai urea. Padahal pakai NPK juga baik. “Kalau padi, pakai phonska berasnya itu lebih berbobot,” ujar dia.

BACA JUGA :  Kredit Jatuh Tempo, Nasabah Pingsan di Kantor Bank Mandiri

Terpisah, Asisten Account Executive PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Jember Nursalim menjelaskan, sebenarnya pupuk urea bersubsidi yang diproduksi oleh PKT untuk Jember tidak mengalami kelangkaan. Namun, kata dia, untuk menyalurkan ke beberapa agen juga ada acuannya yang tertuang dalam alokasi pupuk urea bersubsidi.

Dia mengakui, alokasi pupuk urea bersubsidi di Jember pada tahun ini turun hingga 50 persen, yaitu sebesar 47.018 ton. Jumlah tersebut, kata dia, sebenarnya lebih kecil dari pada alokasi pupuk urea bersubsidi berdasarkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) yang jumlahnya 52.346 ton. “Karena pada waktu itu E-RDKK dari Kementerian Pertanian (Kementan) belum kunjung turun. Sedangkan petani sangat butuh pupuk, maka keluar SK dinas,” terangnya.

Nursalim mengakui, kini posisi alokasi urea bersubsidi yang telah dikeluarkan PKT untuk Jember pada awal Mei telah melebihi angka 50 persen. “Penyerapan urea bersubsidi bila berdasarkan SK telah 68 persen atau 31.863 ton. Sementara jika mengacu E-RDKK penyerapannya 61 persen,” jelasnya.

Walau secara keseluruhan 68 persen dan masih ada selisih, tapi beberapa kecamatan di Jember menunjukkan penyerapan alokasi urea bersubsidi mendekati angka 100 persen. “Bahkan juga ada yang melebihi alokasi penyerapannya. Yaitu di Ledokombo dengan penyerapan 118 persen,” jelasnya.

BACA JUGA :  Sambut Hari Anak, Gubernur Khofifah Minta Lakukan Kegiatan Positif dan Produktif

Dari 31 kecamatan di Jember, setidaknya ada 13 kecamatan yang menghawatirkan dengan penyerapan urea bersubsidi begitu tinggi. Padahal masih pertengahan tahun. Dari 13 kecamatan tersebut ada satu yang seratus persen, yaitu Ledokombo. Ada enam yang mencapai di kisaran 90 persen. Di antaranya Ajung, Jelbuk, Jenggawah, Mumbulsari, Sumberbaru, dan Sumberjambe. Sementara untuk yang kisaran 80 persen ada Jombang, Arjasa, Bangsalsari, Mayang, dan Sukorambi.
Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro berharap, ada kebijaksanaan tersendiri bagi petani yang tidak masuk entri data di E-RDKK. Sehingga, alokasi pupuk di E-RDKK bisa bertambah sesuai dengan RDKK. Sebab, kondisi petani saat ini begitu memprihatinkan. Selain persoalan pupuk subsidi, kata dia, juga kaitannya dengan imbas korona.

“Banyak hasil pertanian, harga jualnya jatuh lantaran tidak bisa masuk pasar. “Karena beberapa daerah diperketat sehingga tersendat penyaluran hasil pertanian,” pungkasnya. (hen)