Petani dan Dewan Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Gubernur Minta Fokus, PG Salurkan Sesuai Permentan

Reporter : Koinul Mistono - klikjatim.com

, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Anurogo saat memberikan penjelasan terkait stok pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa.

KLIKJATIM.Com | Gresik – Sejumlah daerah di Jawa Timur mengeluhkan kelankaan pupuk bersubsidi di wilayahnya. Mereka mendesak pemerintah pusat menambah alokasi pupuk bersusid. Sementara PT Petrokimia Gresik memastikan alam penyaluran pupuk bersubsidi berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020.

BACA JUGA :  Tiga PDP Kabupaten Pasuruan Meninggal Dunia

Keluhan kelangkaan pupuk disampaikan petani di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Menurut Ary Budianto, Camat Ngasem, untuk mengajukan tambahan alokasi, petani ini mulai kepala desa juga telah menyiapkan data petani. Ini dilakukan agar mereka mendapatkan subsidi pupuk ini.

“Kami sudah menyiapkan data petani untuk mendapatkan kartu tani yang kemudian disetorkan ke pemerintah,” kata Ary Budianto.

Salah petani Kecamatan Ngasem, Ulin mengatakan kelangkaan pupuk ini selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh petani. “Maka itu kami minta pak subianto sebagai wakil rakyat di kabupaten kediri untuk segera mengatasi persoalan ini. Mengingat saat ini masuk musim tanam, dimana para petani ini butuh pupuk,”pintanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Jatim, Subianto menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi petani ke Pemerintah Provinsi Jatim. Tujuannya agar segera menambah subsidi pupuk tersebut. Ini mengingat kelangkaan pupuk di Jatim ini terjadi karena pemerintah melalui kementan ini telah mengurangi jatah pupuk subsidi untuk Jatim di tahun 2019 sehingga pada 2020 ini berkurang. Tapi kekurangan tersebut langsung ditambah oleh kementan yang akan dibagi pada tahun 2020 ini.

Bahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim juga telah berkirim surat pada 9 Juli lalu yang ditujukan kepada Dirjen Prasarana dan sarana pertanian Kementan RI. Dimana, dengan telah terbitnya Permentan No 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permentan No 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020. “Jumlah alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Jatim semula 1.349.594 ton menjadi 2.267.827 ton atau bertambah 918.233 ton,” terangnya.

Awal tahun 2020, diungkapkan Subianto, Kementan sudah memangkas pupuk 55 persen. “Tapi, alhamdulillah atas perjuangan kita semua, itu sudah terealisasi 900 ton,” imbuhnya.

Keluhan serupa disuarakan petani di Kabupaten Situbondo. “Setiap tahun selalu saja ada kelangkaan pupuk. Ironisnya kami seolah dipersulit untuk mendapatkan pupuk. Padahal kami sangat membutuhkan, kami diminta untuk membuat kelompok tani. Padahal kan secara lapangan sangat tidak mungkin karena kami ini terdari banyak petani sporadis,” kata Pak Ujang salah satu petani kopi di Situbondo.

Hal yang sama disampaikan seorang petani perempuan yang mengeluh dipimpong saat dirinya ingin mengajukan ke Bank guna mendapatkan kemudahan pembelian pupuk, “Harga pupuk di pasaran itu naik dari harga biasanya. kalau ada sih gak papa, lah ini harga nya naik, tapi barangnya tidak ada. Trus kami harus beli dimana?” Tanya salah seorang petani perempuan dan mengakui selalu menghadapi hal yang sama soal pupuk setiap musim tanam.

Gara gara kondisi ini sawah miliknya tidak subur dan batang serta daunnya berwarna kuning, tidak hijau seperti sawah lainnya. Lantas dirinya disarankan untuk membuat kartu Tani dengan menanyakan ke salah satu bank pemerintah, “Yang ada malah dipimpong, kata pihak bank malah di suruh nanya ke dinas pertanian. Kami bingung ini sebenarnya bagaimana peraturan yang berlaku.” keluhnya lagi.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke pabrik PT Petrokimia Gresik berharap penyaluran pupuk subsidi kepada petani terutama di Jawa Timur (Jatim) harus lebih fokus. Sebab dari temuannya di lapangan, para petani yang tergabung dalam salah satu gabungan kelompok tani (gapoktan) mengaku telah mendapatkan pupuk tidak sesuai kebutuhan. Contohnya, ketika petani membutuhkan pupuk urea tapi yang tersedia malah jenis lain.

“Mekanisme inilah yang harus kita carikan titik temunya. Sehingga diharapkan terkait penyaluran dan kebutuhan bisa lebih fokus,” ujar Khofifah.

Yang terpenting lagi, jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk subsidi. Karena itu perlu adanya sinkronisasi antara kebutuhan petani dengan ketersediaan pupuk di pabriknya. Selain itu, juga ada sebagian petani yang tergabung dalam Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) belum tercover pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Karena itu pihaknya berharap terkait RDKK ini bisa menyentuh ke semua lini di sektor pertanian.

BACA JUGA :  Hari Ini Pemprov Gelar Khataman Kubro 2020 Kali

Terkait keluhan ini, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Anurogo menjelaskan, dalam penyaluran pupuk bersubsidi, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020. Kementan menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional sebesar 7,9 juta ton kepada Pupuk Indonesia. Lalu, Petrokimia Gresik mendapat tugas penyaluran sebesar 4,7 juta ton atau 59% dari total penugasan nasional. Sedangkan sisanya akan disalurkan oleh produsen pupuk anggota holding Pupuk Indonesia lainnya.

Untuk memastikan penyaluran hingga ke daerah, PG memiliki 77 orang Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP). Semuanya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka juga rutin koordinasi dengan Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), kelompok tani hingga aparat berwajib setempat.

“Dalam penyalurannya, perusahaan memegang teguh prinsip 6 tepat. Yaitu Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, dan Tepat Waktu,” jelasnya.

Dwi Satriyo menambahkan, agar pemakaian pupuk tepat sasaran, pihaknya meminta petani mengatur pola pemupukan. Rekomendasi yang sering disarankan yakni pemupukan berimbang 5:3:2, yaitu 500 kg pupuk organik Petroganik, 300 kg pupuk NPK Phonska atau Phonska Plus, dan 200 kg pupuk Urea untuk setiap satu hektar sawah.

Perpaduan pupuk organik dan anorganik ini, selain menjaga keberlanjutan pertanian, juga terbukti mampu meningkatkan produktivitas 1-2 ton gabah kering panen per 1 hektar sawah. “Pemupukan berimbang ini juga menjadi solusi atas pemakaian pupuk yang cenderung berlebih oleh petani. Sehingga alokasi pupuk bersubsidi yang terbatas dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Selain memenuhi kewajiban menyalurkan pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik juga menyiapkan stok pupuk non-subsidi sebagai solusi bagi petani yang kebutuhan pupuknya tidak teralokasi dalam skema subsidi.

Untuk memberikan kawalan pertanian yang komprehensif, Petrokimia Gresik memiliki produk pengendalian hama melalui anak perusahaan (Petrokimia Kayaku dan Petrosida Gresik). Serta yang tak kalah penting, layanan mobil uji tanah untuk mengetahui kondisi lahan pertanian di setiap daerah, sehingga dapat memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat.

“Saat ini sudah ada 15 unit mobil uji tanah yang beroperasi di delapan provinsi untuk melayani petani,” ujarnya.

Terakhir, Dwi Satriyo berharap berbagai upaya yang dilakukan Petrokimia Gresik dapat mendukung program percepatan pemulihan perekonomian nasional melalui kesejahteraan petani serta dapat menjaga stok pangan nasional di tengah wabah Covid-19. (hen)