Perjuangkan Masa Jabatan, Giliran Perangkat Desa di Gresik Akan Berangkat ke Jakarta

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Sebaran pamflet terkait agenda perangkat desa. (ist)

KLIKJATIM.Com | Gresik — Selain Kepala Desa (Kades), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) juga akan memperjuangkan nasibnya terkait masa jabatan. Mereka pun berencana untuk berangkat ke Jakarta. Termasuk PPDI Kabupaten Gresik.

Ketua PPDI Kabupaten Gresik, Heri menyampaikan usulan perpanjangan masa jabatan Kades menjadi sembilan tahun yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), ternyata juga menyangkut masa jabatan perangkat desa. Pihaknya pun dengan tegas menyatakan menolak wacana penyamaan masa jabatan perangkat desa dengan Kepala Desa (Kades), yaitu 9 tahun.

“Usulan penyamaan masa jabatan perangkat desa dengan kades tersebut tertuang dalam beberapa poin surat rekomendasi Nomor 094/B/DPP-APDESI/X/2022 yang dilayangkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia kepada DPR RI dan Kemendagri” kata Heri.

Heri meminta agar masa kerja aparatur desa tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Yakni masa jabatan hingga usia 60 tahun. Sebab usulan masa jabatan aparatur desa yang disamakan dengan Kades, dianggap sangat merugikan perangkat desa di seluruh Indonesia. 

“Usulan pada poin keempat dalam surat rekomendasi yang disampaikan ke Kemendagri itu sangat merugikan dan tidak efektif bagi kinerja perangkat desa. Kami menolak usulan 9 tahun jabatan perangkat desa,” tegasnya.

Heri mengaku terus menggalang konsolidasi ke tingkat bawah. Rencananya, ratusan perangkat desa di Kabupaten Gresik akan berangkat ke Jakarta pada tanggal 24 Januari 2023. Mereka akan menghadiri Silaturrahmi Nasional (Silatnas) perangkat desa se-Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023.

“Total 175, kita akan berangkat pada tanggal 24 (Januari 2023),” tuturnya. 

Sementara Ketua PPDI Kecamatan Bungah, Kharif Rahman menjelaskan, jumlah perangkat desa yang akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Silatnas dan bergabung dengan perangkat desa se-Indonesia akan terus bertambah.

“Jumlahnya masih bisa bertambah, karena jumlah itu diambil 5 perwakilan per-kecamatan. Sementara besok ada salah satu kecamatan yang akan membawa 1 bus dengan penumpang penuh dari perangkat desa wilayah setempat,” jelasnya.

Selain menolak usulan sembilan tahun masa jabatan perangkat desa, PPDI juga akan menyampaikan beberapa aspirasinya. Termasuk terkait status kepegawaian tetap sebagai perangkat desa dengan penguatan dan peningkatan kesejahteraan demi mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih optimal. (nul)