Peringatan Hari Buruh, Lintas Organisasi di Gresik Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Gresik. (Faiz/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik — Momen peringatan hari buruh Internasional atau MayDay yang jatuh tepat pada tanggal 1 Mei, ditandai dengan aksi unjuk rasa lintas elemen di Kabupaten Gresik. Massa aksi gabungan ini di antaranya terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik, SPBI-KASBI, FPPI, Gepal Gresik.

BACA JUGA :  Diundang Tasyakuran, Pj Bupati Sidoarjo Ternyata Dapat Hadiah

Aksi unjuk rasa berlangsung di depan kantor Bupati Gresik, Sabtu (1/5/2021). Massa aksi juga tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan memakai masker dan jaga jarak. 

Korlap Aksi, Ilham Arbiansyah mengatakan, tuntutan yang disuarakan kali ini antara lain Undang-undang Cipta Kerja 11/2021 yang sudah diterapkan harus dicabut. Sebab hal tersebut dinilai akan memengaruhi kebijakan ekonomi politik negeri ini. “Terbukti Jatim mendapat perhatian serius dari Jokowi-MA (Ma’ruf Amin). Terbukti, Jawa Timur dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres) Khusus, nomor 80 tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan,” paparnya kepada awak media. 

Kemudian besarnya angka investasi terbukti tidak berbanding lurus dengan yang dijanjikan, yaitu membuka lapangan pekerjaan. Yang terjadi justru kebalikannya.

Data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim menyebutkan, pada tahun 2020 ada 7.246 buruh di PHK dari 341 perusahaan, dan 608 perusahaan merumahkan 34.138 buruh. “Kondisi kabupaten Gresik juga tidak jauh berbeda dengan Jawa Timur, meskipun Gresik memiliki Bupati baru. Namun, hal ini tidak akan merubah kondisi apapun, karena pemerintah Gresik akan ketakukan dan memilih tunduk penuh pada demokrasi liberal yang dilaksanakan oleh rezim fasis Jokowi-MA yang mengadopsi dari demokrasi ala Amerika Serikat,” tegas Ilham. 

Padahal Gresik memiliki tiga kawasan industri besar. Di antaranya Kawasan Industri Maspion, Kawasan Industri Gresik (KIG), serta Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Jika ditotal, luas lahan yang ditempati ketiga kawasan industry tersebut mencapai 3.582 hektar (KIG 140 hektar, KIM 442 hektar, JIIPE 3.000 hektar).

“Berbagai industri nasional milik borjuasi komprador (pemodal Indonesia yang berskala besar dan selalu bekerja sama dengan para imprealis), dan multinasional milik para imperialis (pemodal besar tingkat internasional, yang skama perusahaannya sudah menjadi kapital monopoli, yaitu menyatukan kapital produksi dan kapital finance atau bank) hadir di Gresik. Seperti Maspion, Wilmar, Semen Indonesia, Petrokimia, Smelting, sampai PT Freeport yang akan membangun Smelting di Kawasan JIIPE,” jelasnya.

Akibatnya adalah penerapan ekonomi liberal di Indonesia yang mendewakan investasi. “Pemkab Gresik dengan banyaknya perusahaan besar dan investasi besar yang masuk, tapi terbukti tidak mampu menyejahterakan rakyat. Tingkat pengangguran terbuka naik dari 3,85 persen ke 5,84 persen pada tahun 2020 akhir. Kemudian angka kemiskinan di Gresik naik sekitar 1 persen menjadi 12,40 persen. Apa yang terjadi di Kabupaten Gresik membuktikan usangnya sistem ekonomi neo-liberal yang dijalankan,” tandasnya.

Berikut rincian 10 tuntutan yang disampaikan, yaitu :

1.Cabut UU Cipta Kerja 11/2020, beserta peraturan turunannya

2.Hentikan perampasan upah buruh dengan alasan covid-19, serta berlakukan kembali upah sektoral

3.Tolak cicil THR dan berikan hak THR bagi kelas buruh

4.Tolak PHK dan Hapus Outsourching serta kerja kontrak

5.Usut tuntas korupsi BPJS Ketenagakerjaan

6.Hentikan tindakan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, union busting serikat buruh serta bebaskan

kawan Eben (GSBI Sumatera Utara)

7.Berikan vaksin gratis bagi seluruh rakyat

8.Turunkan harga pupuk dan obat-obatan pertanian, serta hentikan monopoli dan perampasan lahan

9.Hentikan komersialisasi pendidikan dan cabut UU Pendidikan Tinggi 12/2012

10.Turunkan harga kebutuhan pokok bagi rakyat. (nul)