Perawat Layak Mendapat Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwangsa dalam sidang paripurna DPRD Jatim. shohibul anwar/klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Surabaya –  Tenaga kesehatan (nakes) yang didalamnya ada perawat menjadi tulang punggung dalam pelayanan kesehatan. Perawat yang jumlahnya lebih banyak dari nakes lainnya layak mendapat perlindungan hukum dan jaminan sosial. “Perawat harus mendapat perhatian lebih dengan adanya Raperda Keperawatan,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (14/12/2020).

BACA JUGA :  Gubernur Khofifah Bebaskan Sewa Empat Rumah Susun Bantu PPKM Darurat

Saat ini ada sekitar 20 ribu perawat yang tersebar di seluruh wilayah di Jatim. Sebagian besar  statusnya bekerja tidak tetap.  “Banyak perawat pada berbagai fasilitas kesehatan yang menerima gaji kurang memadai,” jelas Khofifah.

Menurut Khofifah, banyak dijumpai berbagai masalah yang dihadapi para perawat di Jatim, antara lain perawat yang sudah lulus sarjana dan profesi di Indonesia masih belum memenuhi standarisasi internasional. Sehingga, harus mengikuti pendidikan kesetaraan untuk bisa bekerja sebagai perawat di luar negeri.

Sekitar 10-20 persen perawat yang melaksanakan praktik mandiri, utamanya di daerah terpencil. Mereka melakukan praktik keperawatan di luar wewenang yang ditentukan dalam undang-undang keperawatan.

“Raperda Tenaga Keperawatan melindungi tenaga keperawatan dalam menyelenggarakan praktik keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan dan menjamin pemenuhan jaminan sosial dalam penyelenggaraan praktik keperawatan,” ungkapnya.

Raperda tersebut juga mengatur keberadaan perawat sebagai tenaga kerja bidang kesehatan ataupun tenaga kerja yang akan ditempatkan diluar negeri atau mencari pekerjaan diluar negeri.Sejumlah perda menjadi acuan agar tidak terjadi tumpang tindih yaitu Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

“Terkait dengan perencanaan dan pengembangan tenaga keperawatan harus benar-benar memperhatikan kewenangan Pemprov Jatim,” jelasnya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak terdapat perubahan pada peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum penyusunan raperda ini. “Maka dari itu, harus benar-benar memperhatikan perubahan pada undang-undang dimaksud,” pungkasnya.(rtn)