Penyaluran Hibah Pemkab Gresik Tahun Depan Tidak Boleh Tunai, Begini Mekanismenya

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Sekda Gresik bersama Wabup Gresik saat meninjau stan OPOP

KLIKJATIM.Com | Gresik — Anggaran belanja hibah pemkab Gresik pada tahun anggaran 2022 mencapai 136 miliar lebih.

[irp]

Namun sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) antara Bupati Gresik bersama tim Monev Monitoring Center of Prevention (MCP) KPKRI pada Jumat (19/11/2021) lalu, belanja hibah tidak boleh lagi berupa uang, namun harus dalam bentuk barang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik yang merupakan ketua Tim Anggaran (Timang) Pemkab, Achmad Washil Miftahul Rachman membenarkan hal itu.

Namun menurut Washil, ada beberapa jenis kegiatan hibah yang tetap diperkenankan dalam bentuk belanja uang.

“Memang aturannya belanja uang dan barang, untuk yang uang seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari DAK kalau sudah ada ketentuan nya gaada masalah (berupa uang),” jelas Washil.

Sedangkan hibah dalam bentuk barang untuk jenis tertentu seperti bantuan pembangunan masjid, musholla, bantuan UMKM dan sebagainya diupayakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pada umumnya, lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Jadi teknisnya seperti itu, yang banyak Dinas Pendidikan, Kesra (Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab), Diskoperindag. Mekanisme nya ya seperti pengadaan barang dan jasa pada umumnya. Karena dari KPK megarahkan begitu,” jelas Washil.

Sementara itu Ketua DPRD Gresik Muh Abdul Qodir menyampaikan, yang perlu dipikirkan eksekutif adalah mengatur mekanisme penyaluran hibah tersebut setelah ada arahan dari KPK.

“Yang jadi problem itu hibah (untuk) pembangunan musholla dan masjid, nah itu bagaimana, dulu ada Bantuan Operasional Masjid (BOM) itu, lewat Kesra yang menginventarisir usulan-usulan langsung ke BPPKAD,” ujarnya.

Mengenai arahan KPK itu Qodir mengaku mendukungnya untu memenuhi akuntabilitas keuangan daerah.

“Itu Bagian dari atensi KPK bahwa belanja hibah itu tidak boleh diberikan secara tunai. Maka kami sepakat, ndak apa yang penting sesuai dengan proposal yang sudah masuk sesuai yang dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.

Hal itu, lanjut Qodir, termasuk juga hibah yang akan disalurkan pemerintah setelah ada usulan dari anggota DPRD melalui pokok pikiran (Pokir).

“Yang penting itu mekanisme pengadaannya harus dipikirkan betul oleh eksekutif dan dibuatkan payung hukumnya,” katanya. (bro)