Pengadaan Lahan SMPN 2 Pandaan Bergeser, DPRD Pasuruan yang Kelabakan

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Lahan SMPN 2 Pandaan.

KLIKJATIM.Com I Pasuruan – Gesernya proyek pengadaan lahan SMPN 2 Pandaan senilai Rp 7 miliar, membuat kalangan dewan khususnya Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan “klabakan”. Bahkan komisi yang membidangi pendidikan ini saling tuding dibalik gesernya proyek tersebut. 

BACA JUGA :  Bantu Ringankan Beban Masyarakat, PG Salurkan 28 Ribu Paket Sembako

“Penggesernya proyek pengadaan lahan tersebut tidak pernah dibahas. Kalau pun digeser seharusnya melalui pembahasan terlebih dahulu,” ungkap Samsul Hidayat heran.

Seharusnya, menurut politisi PKB ini, pengalihan proyek harus melalui mekanisme yang ada. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail penggeseran proyek Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Pasuruan itu. “Yang saya tahu proyek pengadaan lahan dialihkan ke fisik SD dan SMP se Kabupaten Pasuruan,” terangnya.

Ditanya gesernya proyek pengadaan lahan SMP N 2 Pandaan hanya diketahui unsur pimpinan dewan, politisi asal Gempol enggan menjawab. 

Menanggapi hal tersebut, Solihin Kabid Dikdas Dispendik Kabupaten Pasuruan menanggapi dengan santai. Dijelaskan dia, Tahun 2020 ini Dispendik menyiapkan anggaran Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan. Dan dana melakat di DPA (daftar pengisian anggaran). Namun di tengah jalan, dana tersebut tidak terserap lantaran ada SE Bupati Nomer : 900/1443/424.102/2020 tentang recofusing anggaran salah satunya point di SE terkait  larangan pengadaan  tanah.

“Dana yang tidak terserap dialihkan ke rehab sekolah saat P-APBD,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada beberapa  usulan rehab lembaga pendidikan yang diusulkan melalui pokir  (pokok  pikiran dewan) yang  memang  tidak  bisa dilaksanakan imbas  refosucing, karena  ada anggaran pengadaan tanah  yang  tidak bisa diserap. Akhirnya dana tersebut dialihkan untuk  kegiatan rehab lembaga  pendidikan milik dewan yang batal dilaksanakan.

Ketika ditanya berapa  jumlah  lembaga pendidikan yang direhab serta jumlah anggaran di masing masing  unit, Solihin tidak bisa memberikan jawaban yang detail. Sebab, data –data masih dibawa anak buahnya yang sedang tugas ke lapangan. Dia hanya mengatakan untuk pagu anggaran rehab  di masing masing  lembaga sesuai usulan yang sudah masuk yakni di bawah Rp 200 juta rupiah.

“Pertimbangannya kalau proyek  P-APBD waktunya pendek ,tujuannya agar pengerjaan fisik bisa tepat waktu,” tutupnya. (bro)