Pemprov Jatim Tambah Bidang Khusus Pencegahan Korupsi

Reporter : Redaksi - klikjatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim.

KLIKJATIM.Com | Surabaya—Untuk mencegah terjadinya terjadinya tindak pidana korupsi, Pemprov Jatim menambah bidang kerja baru. Yakni, Bidang Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi. Badan tersebut ditugaskan mempertajam tugas inspektorat.

Penambahan bidang kerja baru itu disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada sidang paripurna, Senin ( 8/6/2020) di Gedung DPRD Jatim tentang Nota Penjelasan Gubernur Jatim terhadap rancangan peraturan daerah terkait peraturan daerah Provinsi Jatim nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BACA JUGA :  Tandai Pembukaan Bupati Cup 2021 di Bojonegoro, Eksekutif dan Legislatif Gelar Laga Eksibisi

Khofifah menjelaskan, sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Inspektorat Daerah memiliki satu sekretariat dan empat Inspektur Pembantu, yakni bidang Ekonomi dan Pembangunan; Bidang Kesejahteraan Rakyat; Bidang Pemerintahan; dan Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset.

“Maka dengan perubahan ini, terdapat satu sekretariat dan 5 bidang. Dengan tambahan bidang baru yaitu Bidang Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.

Khofifah mengatakan, pembentukan bidang baru ini merupakan tuntutan yang logis untuk meciptakan birokrasi yang lebih transparan.Penambahan ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi ataupun penyalahgunaan agar anggaran oleh pejabat.

“Mudah-mudahan dengan penambahan bidang baru ini Inspektorat dapat bergerak cepat melakukan investigasi jika ditemukan ada yang berpotensi melakukan penyimpangan atau fraud,” tuturnya.

BACA JUGA :  Terus Dimotivasi, Hari Ini Pasien Covid-19 Sembuh di Gresik Bertambah 10 Orang

Mantan Menteri Sosial itu menambahkan, semangat revisi ini untuk mengefektifkan peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Adapun revisi dilakukan berdasarkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Inspektorat Daerah lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah.

“Karena kedepan kerja inspektorat bukan hanya  ketaatan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran. Tapi, inspektorat juga harus mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah potensi terjadinya  korupsi,” tambahnya. (mkr)