Pemkab Jember Tetap Anggarkan Pilkada 2020, Sudah Dicairkan 90 Persen

Reporter : Abdus Syukur - klikjatim.com

Bupati Jember, dr Faida.

KLIKJATIM.Com | Jember—Secara jelas anggaran dana hibah penyelenggaraan Pilkada Jember pada 9 Desember 2020 mendatang tidak ada yang dinolkan atau tidak dianggarkan seperti halnya pemberitaan baru-baru ini.

Pernyataan itu ditegaskan Bupati Jember, dr. Faida menjawab pertanyaan awak media perihal pendanaan hibah pilkada.

BACA JUGA :  Betulkan Radio Rusak, Warga Dander Bojonegoro Kesetrum dan Akhirnya Wassalam

“Kemarin sempat muncul di media bahwa pengamanan (pilkada) dianggarkan nol rupiah, itu nggak benar, itu sudah kadaluarsa beritanya, karena kondisi lama yang ditulis saat ini. Jadi nggak konfirmasi sama kita,” jelasnya di pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (11/6/2020) sore.

“Sekarang, karena teman-teman media tanya kita berikan info yang benar, bahwa ketika ada covid-19 berbagai aturan muncul, bahwa kita komunikasi dengan provinsi karena gubernur itu kan wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi, kita 18 Mei waktu itu ada wabup disini meneken surat konsultasi tentang implementasi Permen nomor 20 tahun 2020, arahan belum kami dapat tapi sudah ada lagi petunjuk dari pusat untuk merefokusing berbagai aturan karena ada wabah covid-19,” kata Faida.

“Karena perintah refokusing kita lakukan perintah itu sesuai dengan petunjuk teknis yang di atur, setelah direfokusing kemudian kita mengikuti karena sudah ada petunjuk DPR, KPU dan Bawaslu memutuskan menghentikan kegiatan pilkada sampai waktu yang belum ditentukan, tentu karena tidak ada kegiatan maka anggaran itu kita refokusing, kita alihkan, kemudian ini yang kita kirim untuk kita konsultasikan ke pemprov, selama masih evaluasi di Surabaya ini sudah ada lagi petunjuk-petunjuk dari pusat, sampai dengan ada keputusan bahwa pilkada akan diselenggarakan pada 2020 dan kita kembali mengalokasikan (anggaran) itu seperti sediakala,” imbuhnya.

Faida menyebut, ketentuan besaran dan alokasi anggaran pengamanan Pilkada Jember sudah clear. Sehingga tak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Untuk dana pengamanan hibah polres sebesar Rp 10,3 miliar dan kodim sebesar Rp 5,8 miliar dalam bentuk belanja langsung melalui OPD, Pol PP, belum direalisasikan karena menunggu dasar hukum ketetapan kepastian pilkada.

“Jadi anggaran itu sudah ada, ketika hasil evaluasi gubernur datang ya kita tindaklanjuti semua evaluasi gubernur, tetapi soal anggaran yang dievaluasi adalah kondisi yang sebelumnya, yang sudah lampau dan karena evaluasinya baru datang,” jelasnya.

BACA JUGA :  Bocah 3 Tahun di Mojokerto Tewas Kecemplung Kolam Lele

“Nggak ada persoalan, karena pada saat pilkada dihentikan (sementara) maka anggaran itu harus direfokusing sampai pemerintah pusat memutuskan pilkada diselenggarakan di tahun 2020, ya kita kembalikan lagi anggarannya, sebenarnya ketika evaluasi gubernur itu datang ya kita itu sudah ada, jadi yang diberitakan itu nggak cocok lagi (tidak kontekstual) dengan keadaan sekarang, artinya Covid-19 nggak ada berubah, karena setelah refokusing itu ada perintah lagi untuk rasionalisasi. Jadi untuk 50 persen belanja barang jasa dan sebagainya itu kita sudah tindaklanjuti rasionalisasi sehingga anggaran refokusing itu nggak ada perubahan,” tegasnya.

Pemkab pun telah mencairkan 90 persen dana hibah pilkada untuk KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hal itu dilakukannya sebagaimana ketentuan putusan pusat.

“Pemkab Jember saat ini sudah melakukan pencairan untuk KPU sebesar 78,8 miliar (90%) dari anggaran Rp 82 miliar dan Bawaslu Rp 19,8 miliar (90,%) dari anggaran Rp 21,2 miliar,” pungkasnya. (mkr)