Pemkab Gresik Gagal Dapatkan Pinjaman PEN Untuk Merevitalisasi Pipa PDAM

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Suasana sidang paripurna membahas sejumlah Raperda

KLIKJATIM.Com | Gresik — Pemerintah Kabupaten Gresik gagal mendapatkan dana pinjaman berbunga murah dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk merevitalisasi pipa Perumda Giri Tirta (PDAM) guna meningkatkan layanan.

[irp]

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda mengesahkan beberapa Rancana Peraturan Daerah (Ranperda), salah satunya Ranperda tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Perumda Giri Tirta, Senin (6/12/2021).

Dalam proses paripurna itu, Anggota DPRD Gresik M Syahrul Munir mengajukan interupsi dan mengajak koleganya yang lain menolak pengesahan Perda tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Perumda Giri Tirta.
Politisi PKB tersebut menyebut salah satu tujuan ranperda tersebut untuk pengajuan pinjaman pemerintah daerah dari pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 66,6 miliar.

“Prasyarat untuk pengajuan pinjaman ke PEN, tak terpenuhi. Untuk apa gunanya disahkan menjadi perda,”tanya dia.

Dikatakan Syahrul Munir yang juga wakil ketua Komisi II DPRD Gresik ini, sejak awal pembahasan Ranperda tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Perumda Giri Tirta, sudah diistimewakan. Panitia khusus (Pansus) II yang membahas hanya diberi waktu sepekan sudah bisa langsung selesai.

“Apakah kita kena prank ?. Waktu pembahasan singkat karena diburu, kalau disahkan tetap tak memenuhi prasyarat. Meskipun belum ada surat resmi penolakan pinjaman, kita sudah mendapat informasinya,” imbuh dia setelah rapat.

Sesuai ranperda, maka total penyertaan modal Perumda Giri Tirta sebesar Rp 113 miliar. Rinciannya sebesar Rp 22 miliar dari APBD Gresik. Rencananya, dana sebesar Rp 7 miliar digunakan untuk penyerapan air dari Umbulan. Sedangkan sisanya sebesar Rp 15 miliar untuk pendamping pendanaan dari National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang memberikan hibah sebesar Rp 36 miliar.

Namun, tak ada yang mendukung usulan Syahrul Munir untuk menolak pengesahan perda tersebut. Sehingga, pimpinan sidang tetap menawarkan ke anggota. Dan semua sepakat untuk tetap disahkan menjadi perda.

“Kita masih ada ruang sebelum APBD disahkan untuk mengevaluasi hal itu, jadi meski ranperda disahkan tidak serta-merta merta uang penyertaan modal dari APBD diberikan,” Kata Wakil Ketua DPRD, Ahmad Nur Hamim yang memimpin Rapat Paripurna.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Giri Tirta Siti Aminatus Zariyah membenarkan hal ini. Menurut dia hal ini dikarenakan Pendanaan PEN untuk alokasi pekerjaan tahun 2021, sedangkan PDAM baru mulai pekerjaan revitalisasi pipa pada th 2022.

“Kemarin memang tetap diajukan sesuai hasil rakor dengan (Kementerian) PUPR pada bulan Juni lalu, untuk menyelesaikan proyek strategis Nasional (PSN) atau keberhasilan kerjasama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) (dengan) Pemprov untuk penyerapan air umbulan, (maka) pendanaan PEN harus ada,” urai Risa, sapaan akrabnya.

Namun upaya itu gagal karena kesediaan dana APBN untuk program PEN sudah melampaui batas pendanaan, maka pendanaan melalui PEN dialihkan ke (pinjaman) pendanaan reguler dengan tujuan penyerapan air umbulan dengan nominal yang sama.

“Dana tersebut sama, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Memang (jika) melihat kondisi Gresik, infrastruktur (Jaringan pipa) rusak atau sudah tua, tidak bisa menerima air umbulan, itu yang menjadi perhatian pemerintah pusat,” kata Risa.

Tetapi pendanaan dengan program reguler itu memiliki beban bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman PEN, tentang hal itu Risa melempar bahwa kebijakan tersebut merupakan ranahnya Pemda.

“Ada perbedaan (Antara bunga PEN dengan pembiayaan reguler), hal itu policy pemda mas, karena memang yang obrak-obrak iki pusat mas, 5 Kementerian langsung,” beber dia. (bro)