Pemkab dan DPRD Adakan Rapat Bahas Perkembangan Program Kerja Tahun 2021

Reporter : M Nur Afifullah - klikjatim.com

Rapat Paripurna

KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro sedang menyampaikan program kerja 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Bojonegoro. Dalam hal ini ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam forum tersebut.

“Forum seperti ini belum pernah dilakukan, biasanya forum untuk mengambil keputusan ataupun yang lainnya dan ini hanya sekedar penyampaian agar DPRD Bojonegoro mengetahui situasi di lapangan,” kata Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah Selasa (6/4/2021).

Ia mengatakan, ini sifatnya hanya formil, tadi beberapa OPD sudah menyampaikan beberapa perkembangan di lapangan terus menjelaskan beberapa program-program pemerintah, karena DPRD nantinya bisa memahami dan mendapatkan informasi yang utuh.

“Selama ini orang menduga-duga, begini begitu, makanya kita adakan forum agar tahu, kalau begini kan tahunya jelas semuanya,” ujar Bupati Bojonegoro.

Salah satu penyampaian dalam forum tersebut terkait Badan Keuangan Desa (BKD) yang mana proposal yang masuk sebanyak 241 Desa di tahun 2021. Sedangkan yang sisanya nanti akan dijadwalkan di tahun 2022 mendatang.

“Ditunda belum berarti tidak dapat akan tetapi nanti Desa yang belum mendapatkan di tahun berikutnya membuat proposal untuk pengajuan BKD, 419 Desa di Bojonegoro akan dapat semua,” tegas Anna Muawanah.

Sementara itu Mitroatin selaku pimpinan DPRD mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini, karena apa, Ini adalah merupakan sinkronisasi pemkab dan DPRD. “Saya berharap dengan sangat adanya BKD ini betul-betul bisa membuat kesejukan bagi semua pihak,” imbuhnya.

Menurut politisi Golkar ini bahwa, tadi juga disampaikan tahap pertama ini BKD akan diberikan kepada 240 Desa dan kekurangannya bisa dipastikan untuk seluruh desa mendapatkan bantuan untuk percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

“Ini adalah tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat Bojonegoro. Dan saya berharap dengan sangat OPD di dalam melaksanakan program-program dari pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, harus betul-betul terencana dan terukur seperti apa yang disampaikan oleh bupati,” pungkasnya. (adv/bro)