KLIKJATIM.Com | Surabaya – Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mencatatkan kontribusi kewajiban kepada negara sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun. Setoran tersebut terdiri atas Rp1,69 triliun dari pajak, Rp70,55 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Rp175,80 miliar dari konsesi.
Corporate Secretary SPTP, Widyaswendra, menyampaikan bahwa kontribusi ini merupakan bentuk ketaatan perusahaan terhadap regulasi pemerintah serta dukungan nyata dalam pembangunan nasional melalui APBN.
“Kontribusi sebesar Rp1,94 triliun merupakan hasil konsolidasi antara PT Pelindo Terminal Petikemas dan seluruh entitas anak di bawah pengelolaan perseroan,” ujar Widyaswendra, Senin (28/04).
Pajak penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar dalam setoran pajak dengan nilai Rp992,27 miliar, disusul pajak pertambahan nilai (PPN) Rp641,25 miliar, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp64,13 miliar.
Widyaswendra menambahkan, jumlah ini meningkat 28% dibandingkan setoran tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1,51 triliun, terdiri dari Rp1,29 triliun setoran pajak, Rp5,98 miliar PNBP, dan Rp214,18 miliar konsesi.
Secara nasional, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN 2024, tumbuh 2,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, dalam konferensi pers “APBN Kita” di Jakarta (06/01), menyebutkan bahwa penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun (100,5% dari target) dengan pertumbuhan 3,5% yoy.
Baca juga: TPS Dukung Transformasi Hijau Pelabuhan Nasional lewat Elektrifikasi Alat
Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif pajak transaksional, seperti PPh 21, PPh Final, dan PPh dalam negeri, yang meningkat seiring membaiknya aktivitas ekonomi. Di sisi lain, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,2 triliun, tumbuh 4,9% yoy, ditopang aktivitas ekspor-impor dan harga komoditas.
Sementara itu, PNBP tahun 2024 mencapai Rp579,5 triliun atau 117% dari target, berkat peningkatan kinerja BUMN, inovasi layanan, dan optimalisasi Badan Layanan Umum (BLU).
