Panwascam Ikut Safari Politik Paslon Dilaporkan ke Bawaslu Sidoarjo

Reporter : Satria Nugraha - klikjatim.com

LSM Ganass saat melapor ke Bawaslu Sidoarjo.

KLIKJATIM.Com I Sidoarjo—Netralitas penyelenggara pemilu hingga pelanggaran selama pagelaran Pilbup Sidoarjo dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan dilayangkan LSM Gerakan Anak Sidoarjo Setia (Ganass).

BACA JUGA :  Kerusakan di Jalan Raya Kwangsan Sedati Akhirnya Diperbaiki

Dalam laporan yang dilayangkan, di antaranya terkait adanya seorang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Sukodono berinisial AM yang diduga ikut safari pemilu bersama paslon Cabup-Cawabup Sidoarjo nomor urut 2. Selaim itu, maraknya atribut gambar paslon di angkutan umum juga dipersoalkan.

“Ada seorang Panwascam yang berinisial AM selaku Kepala Divisi SDM di Kecamatan Sukodono yang pada saat safari pemilu kepala daerah yang digelar Paslon nomor urut 2 beberapa waktu lalu, AM mendampinginya. Tentu saja ini kami anggap sebagai pelanggaran berat. Kami berharap Bawaslu mengambil sikap tegas agar pilkada di Sidoarjo netral dan berjalan fair,” terang Ketua Ganass, Chamim Putra Ghafoer, Selasa (24/11/2020).

Selain itu, Chamim juga menyoroti pemasangan branding paslon di kaca mobil angkutan umum. “Kami meminta Bawaslu Sidoarjo untuk segera menindaknya. Kami berharap, dua hari kedepan tidak ada lagi branding paslon di armada angkot. Kalau tidak, kami akan mengerahkan personil kami untuk mencopotnya,” tegas Chamim.

Selain dua hal tersebut, Kamin juga meminta kepada Dispendukcapil Sidoarjo agar tidak ada NIK ganda di Sidoarjo serta pemilih di bawah umur.

Menanggapi hal tersebut, Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha mengatakan, saat ini di jajaran internal Bawaslu sudah membangun jaringan sampai di TPS. “Mulai pengawas TPS hingga Bawaslu Kabupaten beserta kesekretariatan di tingkat kecamatan ada sekitar 4 ribu personel. Untuk monitoring semuanya, tentu sangat berat, sehingga kami butuh keterlibatan masyarakat maupun rekan LSM apabila menemui jajaran kami yang tidak netral agar segera melaporkan kepada kami,” tutur Agung.

Agung menambahkan, akan menindak jajarannya yang berusaha untuk bermain mata ataupun menjadi backing paslon. “Kami tidak mungkin melakukan pengawasan satu persatu  jajaran kami di ad hoc sampai dengan di TPS. Kami butuh sumbangsih informasi dari semua pihak bila menemui penyelenggara pemilu yang terindikasi masalah integritas maupun netralitasnya. Jangan sungkan-sungkan melapor kepada kami, agar kami bisa memproses secepatnya,” terang Agung.

Soal branding paslon yang terpasang di MPU, Agung menjelaskan bahwa Bawaslu Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. “Dalam waktu dekat ini, kami akan menindak branding paslon di angkot. Jumlah angkot yang terbranding salah satu paslon sangat banyak sedangkan batas akhir kampanye kian dekat. Maka dari itu jumlah alat kampanye di lapangan akan segera dikurangi karena di masa tenang, atribut semacam itu tidak boleh ada lagi,” imbuh Agung. (mkr)