PAD Melemah Waket Komisi II DPRD Gresik Minta Pemkab Fokus Pajak PBB

Reporter : Miftahul Faiz - klikjatim.com

Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir. (Faiz/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak diprediksi bakal melemah lagi. Sebab dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sejumlah sektor sangat terdampak.

BACA JUGA :  Gowes di Jalan Raya, Pesepeda Blitar Tewas Tersenggol Bus

Hal ini pun menjadi perhatian kalangan dewan, yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemkab Gresik. Salah satunya adalah fokus terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir mengaku sudah memprediksi selama pelaksanaan PPKM Darurat akan memukul sejumlah sektor pajak. Tak terkecuali sektor perhotelan yang sebenarnya tren sejak awal tahun lalu mulai naik. Namun saat ini turun lagi dengan okupansi hotel di gresik rata-rata tinggal 20-30 persen.

Dia khawatir, apabila pergerakan ekonomi masih seperti sekarang akan berdampak terhadap PAD 2021 yang bisa terancam jeblok. “Memang sulit sekali untuk sektor-sektor yang terdampak PPKM Darurat ini. Kami masih berupaya mencari stimulusnya bagaimana,” imbuhnya.

Untuk itu, DPRD Gresik langsung berdiskusi dengan Pemkab terkait hal ini. Termasuk mengidentifikasi sektor yang kebal terhadap PPKM.

Jika dilihat pandemi tahun lalu, sektor PBB yang masih bisa survive. Karena itu, selama PPKM Darurat ini eksekutif harus mampu memaksimalkan pendapatan di sektor PBB.

Sementara terkait penurunan tingkat kunjungan di sektor perhotelan pun diakui oleh pihak Aston Inn Gresik. General Manager (GM) Aston Inn Gresik, Paminta Nugraha mengatakan bahwa kondisi saat ini terjadi penurunan cukup signifikan. Namun pihaknya berharap melalui terobosan pelayanan bisa mempertahankan okupansi. “City occupancy Gresik selama PPKM darurat ini drop. Sekarang jadi sekitar 20-30 persen,” tuturnya.

Perlu diketahui bahwa target pajak tahun 2021 ini sebesar Rp 724 miliar. Namun, hingga Mei kemarin baru terealisasi Rp 259,6 miliar. (nul)