Oknum Anggota Dewan Pasuruan Mengelak Minta Jatah, Hanya Penyalur Informasi *Polemik Proyek 2,5 Juta Masker

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Salah satu contoh masker yang telah diproduksi. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan, M Sholeh mengatakan, delapan nama oknum anggota dewan setempat yang disebut-sebut minta jatah pengadaan proyek 2,5 juta masker telah dibantah. Sesuai hasil klarifikasi, para koleganya sesama di parlemen tersebut tidak terlibat dan hanya menyalurkan informasi kepada pelaku UKM.

“Kita sudah panggil pihak-pihak terkait yang sifatnya klarifikasi saja,” kata Sholeh, Senin (1/6/2020).

BACA JUGA :  Paska PSBB, Geliat Ekonomi Masyarakat di Surabaya Mulai Membaik

Tidak hanya mereka. Namun, pihaknya juga mengklarifikasi ke Dinas Koperasi (Dinkop), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab atas pekerjaan ini. Bahkan, dari pihak HIAS sebagai salah satu himpunan yang membawahi UKM pun ikut dipanggil.

“Namun untuk AS ini masih kita dalami. Karena dia (AS, red) namanya masuk di pengurusan HIAS. AS sebagai pembina,” imbuhnya.

BACA JUGA :  33 Orang Berebut Tujuh Kursi Kepala Dinas

Politikus Partai Gerindra ini mengaku akan terus mendalaminya dengan mengumpulkan data-data, serta kajian terkait polemik proyek senilai Rp 7,8 miliar tersebut. “Karena ada tatib (tata tertib) dan kode etik kita sebagai anggota dewan yang mengikat. Kita tidak boleh terlibat organisasi, apalagi sumber anggaran dari negara,” tambahnya.

Perlu diketahui sebelumnya, proyek pengadaan 2,5 juta masker dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan diduga menjadi bancakan oknum para pejabat. Hal itu mencuat setelah beredar beberapa nama diduga minta jatah proyek pengadaan masker, yang sejatinya diperuntukkan pelaku UKM Kabupaten Pasuruan. (nul)