OJK Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun Ini 5,8 Persen

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

Bambang Mukti Riyadi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jatim, dalam acara Outlook Ekonomi Jatim 2022

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 antara 5 hingga 5,8 persen.  Proyeksi ini naik siginifikan dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 3,2 – 4 persen.

Bambang Mukti Riyadi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jatim mengatakan,  kenaikan ini ada lompatan karena tahun lalu partumbuihanya hanya 3,2 persen. Untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras. Khusus di OJK telah disiapkan beberapa program tahun ini.

“Kami optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercapai. Sebab trend perbaikan ekonomi ekonomi sudah mulai terasa baik di level nasional maupun di jatim. Misalnya, program restrukturisasi kredit baik terhadap pelaku UMKM maupun korporate berjalan dengan baik,” kata Bambang Mukti Riyadi  dalam acara Outlook Ekonomi Jatim 2022, Selasa (11/1/2022).

Disebutkan, ada beberapa parameter positif yang telah dicapai kuartal III/2021 lalu. Saat itu beberapa sektor khususnya pelaku UMKM sudah mulai bangkit kembali. Mereka sudah mulai bisa mencicil kembali hutangnya. Meskipun diakui masih agak berat.

Dari catatan, hingga Oktober 2021, restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Jatim sebesar Rp 99,2 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar Rp 73,1 triliun atau setara dengan 73,69 persen dari akumulasi kredit yang direstrukturisasi berasal dari perbankan. Sedangkan sisanya sebesar Rp 26,1 triliun atau 26,31 persen berasal dari lembaga keuangan non bank.

“Kebanyakan dari pelaku UMKM sektor otomotif yang dipakai untuk transportasi online. Sekarang mulai recovery. Sudah bisa mencicil kembali. Demikian juga UMKM sektor yang lain dan korporat juga mulai mencicil. Selama pandemi covid yang paling terdampak memang UMKM,” tambahnya.

Selain itu, perdagangan antar pulau juga menunjukkan tren naik. Ke depan, pihaknya terus mendorong agar perdagangan antar pulau ini diperkuat. Selain potensinya besar juga tidak mudah terdampak berbagai isu global yang sekarang lagi marak.

Namun begitu, dari sisi produk, Jatim harus ada spesialisasi sehingga semakin memperkuat posisi dalam perdagangan antar pulau. Misalnya, garmen batik, tiap daerah harus memiliki spesialisasi. Sebab hampir semua daerah di Indonesia memiliki produksi batik.

“Kita jangan bergantung pada ekspor. Meskipun diakui itu nilainya cukup besar, kita harus memperkuat perdagangan antar pulau. Sehingga ketika ada perang dagang AS-China, tappering kita tidak terlalu terdampak. Namun tol laut harus berjalan dengan baik. Sehingga kapal yang dari sini penuh, balik lagi ke sini juga harus ada isinya. Tidak kosong,” ujarnya.

Terkait sektor perbankan, dia mengaku tahun 2022 tetap akan tumbuh meskipun ada sejumlah kendala yang harus dihadapi. Misalnya, aset industri perbankan diperkirakan tumbuh 10,6 persen hingga 31 Desember 2022 dengan nilai Rp 136,6 triliun. Sementara data hingga November 2021 lalu, mencapai Rp 123,5 triliun atau setara dengan 97,1 persen dari target.

Sedangkan penggalangan dana pihak ketiga (DPK) tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp112,1 triliun atau tumbuh 7,4 persen dari tahun lalu. Sementara pencapaian hingga November 2021, jumlah DPK di Jatim sebesar Rp 104,4 triliun atau setara dengan 98,8 persen dari target awal.

“Penyaluran kredit tahun 2022, kami optimis akan tumbuh 11,6 persen dengan nilai Rp 62,1 triliun. Sedangkan tahun lalu, penyaluran kredit di Jatim sebesar Rp 55,7 triliun atau setara dengan 92,4 persen dari target,” tambahnya.

Penyaluran kredit tahun 2021 sebagian besar disalurkan ke sektor rumah tangga (28,6 persen), sektor perdagangan besar dan eceran (27 persen), sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (6,3 persen) dan sektor konstruksi (4,3 persen).

Sedangkan kredit khusus untuk pelaku UMKM di Jatim, sebagian besar disalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran (64,4 persen), sektor industri pengolahan (20,1 persen), sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (70,8 persen) dan sektor konstruksi (30,6 pesen). (ris)