Nyantol 6 Bulan, DPRD Gresik Desak Pemkab Segera Cairkan Insentif Nakes

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Rapat Banggar DPRD Gresik. (Abdul Aziz Qomar/Klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik — Peningkatan kasus Covid-19 di Gresik tengah meningkat. Tenaga kesehatan (Nakes) pun berjibaku di garis depan penangan pandemi.

BACA JUGA :  Berikut 3 Kesepakatan Mahasiswa dan Pemkab, Soal Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan

Bahkan tak sedikit Nakes dikonfirmasi tengah melakukan isolasi mandiri (isoman) karena positif Covid-19. Namun mirisnya insentif untuk para nakes ini tak kunjung cair.

Informasi yang dihimpun, para tenaga kesehatan itu sejauh ini baru menerima insentif hingga bulan Januari. Ketika mengajukan LPj untuk pencairan bulan Februari malah ditolak dan dikembalikan.

Jika terakhir cair pada bulan Januari, artinya sampai saat ini sudah enam bulan insentif nakes tersebut belum diterimakan. “Katanya anggaran sudah tidak ada,” ungkap sumber yang minta namanya dirahasiakan.

Anggota Banggar DPRD Gresik, Syahrul Munir mengatakan, dana untuk penanganan covid di Dinas Kesehatan (Dinkes) ada Rp 40 miliar. Dari jumlah itu, Rp 19 miliar di antaranya untuk insentif nakes.

Kemudian terkait belum cairnya insentif ini, politisi PKB tersebut mendesak Pemkab Gresik untuk bergerak cepat. Sebab insentif itu bisa menjadi semangat baru bagi para nakes yang saat ini tengah berjuang.

“Dari total Rp 40 miliar itu baru cair Rp 14 miliar. Untuk insentifnya sudah cair berapa belum punya data lengkapnya,” tutur Syahrul setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) Rabu (21/7/2021) kemarin.

Laki-laki yang juga Wakil Ketua Komisi II menyebut, belum cairnya insentif ini karena persoalan regulasi. Pemkab Gresik masih berpegang pada regulasi penanganan pekerja migran indonesia (PMI). Padahal sekarang nakes sudah kembali mengangani covid.

“Lha, ini perbupnya (peraturan bupati) sampai mana belum tahu. Kabarnya sudah di bagian hukum. Tapi kami minta segera diselesaikan agar insentif bisa segera cair,” tandasnya.

Perlu diketahui, insentif ini diberikan khusus untuk tenaga kesehatan yang berstatus ASN maupun non ASN. Detail pembagiannya bagi nakes di rumah sakit antara lain untuk dokter spesialis mendapat Rp 12 juta per bulan. Kemudian dokter umum Rp 5 juta, perawat/bidan Rp 4 juta, dan kesehatan lain Rp 3 juta.

Sedangkan nakes di Puskesmas dan Dinkes nilainya lebih rendah. Untuk dokter umum dan dokter gigi Rp 2,5 juta, perawat atau bidan Rp 2 juta dan nakes lain Rp 1,5 juta.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik, Nurlailie Indah K saat ditanya terkait perbup yang belum jadi mengaku bahwa rancangan perbupnya (ranperbup) baru dikirim ke bagian hukum.

“Kami menerima ranperbupnya baru di bulan Juni, kalau Februari belum cair itu kenapa, kan ada perbup sebelumnya,” ungkap Nurlailie beberapa waktu lalu.

Saat ini, lanjutnya, pihak bagian hukum sedang melakukan pembahasan dengan Dinkes. Namun Nurlailie tidak bisa memastikan, apakah bisa menggunakan payung hukum perbup lama untuk mencairkan insentif nakes.

“Nanti dinkesnya saya konfirmasi, karena sebelumnya sudah ada perbup lama, saya lihat dulu normatif (perbup) yang lama dengan yang baru,” ujarnya. (nul)