NPHD Diteken, Bawaslu Lamongan Jadwalkan Tahapan Pilkada Awal November

Reporter : Ratno Dwi Santo - klikjatim.com

Teks foto : Bupati Lamongan Fadeli (tengah baju putih) bersama ketua KPU dan ketua Bawaslu Lamongan dan juga anggota (Achmad Bisri/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Lamongan –Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam waktu dekat akan memulai tahapan Pilkada 2020. Tahapan itu meliputi pengumuman, dan rekrutmen jajaran panitia Adhocnya, mulai panwascam sampai Panwasdesa.

“Tahapan dilakukan setelah ada kesepakatan  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada Lamongan 2020,” kata Ketua Bawaslu Lamongan, Miftakhul Badar, Minggu (6/10).

Badar mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan rasionalisasi sehingga anggaran mengalami efisiensi menjadi Rp. 17,5 Milyar. Jika semula bimtek dilakukan setiap kecamatan nanti akan dilakukan di Kabupaten. “Kalau dari kami pada pada prinsipnya berharap efisiensi ini akan menjadi maksimalisasi kinerja pengawasan pada Pilkada 2020”, terangnya.

Sebelumnya telah dilakukan proses penandatanganan NPHD untuk anggaran pilkada Lamongan 2020 antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, KPU Lamongan dan Bawaslu Lamongan.  Dalam NPHD itu KPUD Lamongan menerima hibah Pemerintah Daerah sebesar Rp. 57.500.000.000,- sedangkan Bawaslu Lamongan dengan nilai Rp. 17.500.000.000,-.

“Setelah beberapa hari kami bicarakan dengan pihak KPU dan Bawaslu Lamongan. Akhirnya menemukan kesepakatan, dan proses penandatanganan NPHD untuk pembiayaan Pilkada 2020,” ujar Bupati Lamongan Fadeli.

Fadeli berkilah pihaknya tidak merasa penandatangan NPHD terlambat atau mundur. Karena dia perlu berhati-hati dalam menghitung, karena terdapat standar-standart tertentu yang memerlukan penyesuaian.

“Jadi NPHD ini merupakan kesepakatan untuk perhitungan sementara, untuk anggaran KPU sebesar Rp.57,5 Milyar dan Bawaslu sebesar Rp.17,5 Milyar. Setelah itu kami masukkan RAPBD 2020, melalui penetapan-penetapan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Lamongan”, kata Fadeli.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Lamongan Ali Makhrus menyampaikan pihaknya melakukan revisi dengan mengacu pada dasar hukum keputusan KPU No.13/2012, jadi standar penyesuaiannya menggunakan yang lama.  “Dari revisi tersebut anggaran untuk KPU sebesar Rp.57,5 Milyar telah kami sepakati.

Karena dari beberapa perhitungan kami melakukan efisiensi yakni sosialisasi dan penganggaran belanja barang modal”, ungkap Makhrus.(bis/rtn)