Nekat, 12 Kades Sekecamatan Buduran Sidoarjo Deklarasi Dukung Capres

Reporter : Satria Nugraha - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com I Sidoarjo – Warga Kabupaten Sidoarjo dikagetkan dengan video yang beredar luas di media sosial. Video tersebut berisi 12 kepala desa se Kecamatan Buduran yang secara gamblang memberikan dukungan kepada salah satu Capres-Cawapres

Dalam video berdurasi 13 detik ini mereka serempak mengatakan “Kami kepala desa se Kecamatan Buduran, nderek Kiai, nderek bupati, kosong dua, sekali putaran.” Namun lokasi deklarasi tersebut belum diketahui.

Menanggapi hal tersebut, beberapa masyarakat peduli Pemilu Jurdil melaporkannya ke kantor Bawaslu, Jalan Pahlawan Sidoarjo, Senin (12/2/2024).

Hariadi mengatakan, sejatinya dia telah mengetahui, sebelumnya para kades ini telah bertemu dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, di hotel kawasan Kahuripan Nirwana Village. Ia menduga, bupati memerintah agar para kades mendukung salah satu Paslon Capres Cawapres tersebut.

“Kami harap Bawaslu segera memanggil para kades dan camat. Kalau perlu bupati sekalian,” ucapnya.

Hariadi mengatakan, Bawaslu RI telah mewanti-wanti agar kepala desa menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 dan tidak cawe-cawe dalam aktivitas kampanye kandidat.

Ketentuan netralitas kepala desa diatur negara bahkan melalui dua undang-undang sekaligus. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur kepala dan perangkat desa yang terbukti terlibat sebagai pelaksana/anggota tim kampanye diancam pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis. Jika sanksi administratif itu tak dilaksanakan, maka mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.

Warga yang lain, M Husein berharap, agar Bawaslu segera bertindak agar aturan hukum segera bisa dilaksanakan. “Ini merupakan pendidikan politik bagi masyarakat. Oh ternyata kepala desa boleh memihak ya, padahal dalam aturan tidak boleh. Itu sudah jelas,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha mengatakan, hal ini merupakan laporan awal dan pihaknya akan segera melakukan tracing untuk mengumpulkan bahan.

“Hal-hal seperti ini yang kami kehendaki yakni sebuah gerakan pegawasan pemilu partisipatif yang dilakukan masyarakat,” tuturnya.

Agung menambahkan, bahwa dalam Pemilu yang menjadi poin besar adalah sisi netralitas, baik netralitas penyelenggara maupum penyelenggara negara.

Agung menyebut, dirinya tidak bisa berspekulasi tentang pelanggaran dukungan kades Buduran ini. “Kami masih terus mengumpulkan bahan, apakah ini masuk pelanggaran pemilu atau pelanggaran hukum lainnya,” terangnya.

Selama ini, tambah Agung, sangat jarang kepala desa mendeklarasikan diri dan terlibat politik praktis semacam ini.

Lalu kapan Bawaslu bergerak ? “Syarat formil dan materiilnya pengaduan tersebut belum sempurna, maka kami punya batasan waktu satu minggu. Nanti akan kami tarik ke ranah pimpinan, hal ini dinyatakan sebagai temuan pelanggaran pemilu atau tidak,” tutup Agung. (ris)