Menteri Kesehatan Setujui PSBB Wilayah Malang Raya

Reporter : Redaksi - klikjatim

KLIKJATIM.Com | Malang – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akhirnya menyetujui usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wilayah Malang Raya yang diajukan Gubernur Jawa Timur. Surat keputusan Menteri Kesehatan RI NOMOR HK.0 1.07lMENKES/305/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur telah ditandatangani Menkes Terawan Agus Putranto.

BACA JUGA :  Pilkada Serentak, Kapolda Irjen Fadil Perintahkan Jajarannya Bersinergi dengan Seluruh Elemen Masyarakat

Dalam surat persetujuan tersebut ditegaskan PSBB harus segera dilaksanakan untuk percepatan penanganan COVID-19. Keputusan menimbang terjadinya peningkatan dan penyebaran kasus Corona virus Disease 2O19 (COVID 19) yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Dan berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan PSBB di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, guna menekan penyebaran COVID-l9 semakin meluas.

BACA JUGA :  Mi Robot Vacuum-Mop Essential, Mi Vacuum Cleaner Light, dan Mi Vacuum Cleaner Mini Jadi Teknologi AIoT Canggih Xiaomi untuk Bersih-Bersih Rumah

Bupati Malang, Sanusi mengatakan, pihaknya telah mengetahui persetujuan PSBB terseburt. Pemkab Malang sudah mengambil langkah cepat dengan menggodok Peraturan Bupati (Perbup) yang nantinya menjadi pedoman pelaksanaan PSBB.

“Sudah disetujui (PSBB), dan malam kemarin kami gerak cepat menyelesaikan Perbup untuk pedoman pelaksanaan PSBB. Draft Perbup sudah kami kirimkan ke Pemprov Jatim,” kata Sanusi.

Dikatakan, PSBB akan diterapkan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Malang, bukan hanya bersifat parsial seperti yang diusulkan sejak awal. Hal ini merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan PSBB di Malang Raya.

“Semua kecamatan, bukan 14 saja, ini berdasarkan surat keputusan dari Kemenkes tentang persetujuan PSBB di Malang Raya,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Akan tetapi, lanjut Sanusi, sebanyak 33 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang akan dibagi menjadi dua zona selama pelaksanaan PSBB. Yaitu hijau dan merah, untuk zona merah pengetatan physical distancing akan dimaksimalkan.

“Pengetatan physical distancing akan dikuatkan pada zona merah. Daerah atau kecamatan yang memang banyak jumlah kasus COVID-19. Yang zona hijau dipertahankan, agar tidak sampai terdampak sebaran virus,” sambung Sanusi.

Sanusi menegaskan dalam Perbup yang selesai digodok juga mengatur jam malam, penerapan physical distancing di tempat kerumunan orang seperti pasar yang kemungkinan akan diterapkan ganjil genap. “Ada jam malam nanti, maksimal pukul 9 malam. Selain itu, untuk pasar masih akan dipikirkan yang terbaik, karena perekonomian harus tetap jalan. Kemungkinan akan diterapkan ganjil genap untuk yang beroperasi,” tegas Sanusi.

BACA JUGA :  Tegakkan Perda 1/2019, Komisi A DPRD Jatim Desak Terbitkan Peraturan Gubernur

Sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa mendorong agar Perbup dan Perwali dari Pemda kawasan Malang Raya diselesaikan dengan berdasar pada Pergub No 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Hal ini karena jawaban dari Kementerian Kesehatan terkait pengajuan penetapan PSBB di kawasan Malang Raya telah disetujui.

“Untuk pengajuan penetapan PSBB Malang Raya sudah kami ajukan kemarin pagi. Kemungkinan surat jawaban dari Kemenkes akan keluar. Maka sembari menunggu jawaban itu datang, segala aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan PSBB di Malang Raya sudah disiapkan, baik Perbupnya maupun Perwalinya,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (hen)