Mendagri : Masyarakat Jangan Panik, Pemda Harus Mulai Kembangkan Teknologi Antigempa

Reporter : Redaksi - klikjatim

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat kunjungan ke Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (4/6/2021) kemarin. (istimewa)

KLIKJATIM.Com | Banyuwangi – Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini harus mulai mengembangkan teknologi antigempa. Khususnya daerah-daerah yang masuk zona rawan bencana.

BACA JUGA :  Politisi PKB Pimpin KNPI Bojonegoro

Hal ini seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat kunjungan ke Kabupaten Banyuwangi, Jumat (4/6/2021). Selain pengembangan teknologi antigempa, Mendagri juga meminta kepada masyarakat tak panik dengan informasi adanya megathrust di wilayah Selatan Jawa, setelah muncul analisis kebencanaan BMKG yang memprediksi bakal terjadi megathrust berkekuatan di atas 8 Magnitudo, dan berpotensi memicu tsunami setinggi 29 meter.

Masyarakat harus tetap tenang. Tidak perlu panik terkait potensi bencana tsunami tersebut. “Waspada harus, tapi nggak perlu panik. Indonesia memang ditakdirkan berada pada ring of fire dan Lempengan-lempengan. Sehingga bencana merupakan bagian dari kita sejak ribuan tahun yang lalu. Nenek moyang kita juga menghadapi hal yang sama,” kata Mendagri Tito seperti dilansir news.detik.com.

BMKG memang menyebut ada peningkatan aktivitas kegempaan di Jawa Timur. Jika sampai terjadi gempa yang cukup besar, di sejumlah wilayah juga berpotensi tsunami.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur pun memetakan 8 kabupaten di wilayah setempat, yang masuk daerah rawan tsunami kategori tinggi. Tsunami di Jatim ini sewaktu-waktu bisa terjadi apabila ada gempa bumi dengan kekuatan di atas Magnitudo 6,5. Adapun delapan kabupaten yang rawan tsunami dengan risiko tinggi ini antara lain Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.

Menurut Tito, tidak ada satu pun yang bisa mencegah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami. Yang bisa dilakukan hanyalah mengurangi dampak kerusakan, yaitu kerusakan materiil maupun korban jiwa. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam mengurangi dampak terjadinya bencana.

“Kita tidak perlu panik dan takut adanya isu megathrust. Indonesia masuk dalam wilayah ring of fire, sehingga bencana alam merupakan bagian kehidupan kita ribuan tahun lalu. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, tentu kita harus melakukan antisipasi-antisipasi (kebencanaan). Karena potensi megathrust itu dampaknya kan luar biasa,” imbuhnya.

Pemda pun didorong agar mulai mengembangkan teknologi antigempa pada bangunan-bangunan, khususnya di wilayah rawan bencana.

“Saya pikir, ini pemerintah daerah sudah harus mensosialisasikan pembangunan-pembangunan rumah dan bangunan berbasis antigempa. Seperti di Sumatra Barat juga sudah dilakukan. Jadi setiap bangunan yang ada sudah mulai dipikirkan antigempa. Sehingga tidak hancur, ketika sewaktu-waktu bencana datang,” imbuhnya.

Kemudian terkait potensi tsunami 29 meter yang mengancam pesisir selatan Jawa, Mendagri meminta pemda mulai kembali menggalakkan penanaman hutan bakau atau mangrove di wilayah pesisir sebagai benteng alami tsunami.

“Untuk wilayah rawan tsunami, ini perlu diantisipasi. Mulai dari upaya pencegahannya. Dilakukan sosialisasi penanaman mangrove mulai sekarang. Mangrove ini tidak hanya sebagai benteng alami, tapi juga bisa memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Karena mangrove menjadi tempat pembibitan ikan,” imbuhnya.

Selain itu alat pendeteksi dini adanya tsunami pun harus dilengkapi. “Juga bersama BNPB membuat alat deteksi dini bencana tsunami di laut. Sehingga ketika ada potensi tsunami bisa cepat diberitahukan. Kemudian alarm system, menggunakan toa-toa di sepanjang pantai yang dibuat permanen agar bisa kuat dalam puluhan tahun. Ketika itu berbunyi, masyarakat sudah tahu harus menyelamatkan diri ke mana,” tambahnya. (nul)