Mempertahankan Kesejahteraan Guru

Reporter : Aries Wahyudianto - klikjatim.com

Catatan 

Aminudin

Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS)

 

PERINGATAN Hari Guru 25 November 2021 di beberapa daerah di Indonesia seperti Sumenep, Kediri, Menado, perbatasan Timor Leste, dsb di beritakan mengeluhkan pemotongan sertifikasi guru.  Ini tentu memprihatikan karena pengambil kebijakan kurang awarerness terhadap pentingnya Guru sebagai komponen strategis yang memiliki peran besar dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa.

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa sedang membangun, terlebih- lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah- tengah kemajuan zaman dengan teknologi kian canggih terutama di bidang informatika. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai- nilai hidup.

Mengajar berati meneruskan dan mengembangkan ilmu penegetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berati mengembangkan keterampilan – keterampilan pada siswa.

Dalam sejarah Indonesia, pada masa perjuangan melawan kolonial para Guru punya konstribusi besar dalam perjuagan kemerdekaa Beberapa tokoh penting pejuang kemerdekaan adalah para  Guru seperti Panglima Sudirman, Ki Hajar Dewantoro, KH Ahmad Dahlan, KH. Hasyim As’ary yang mendapat julukan Hadratus Syech (Maha Guru), Ada RA Kartini, dsb.

Oleh peran penting Guru itu itu wajar jika Negara mengapresiasinya dengan penetapan Hari Guru. Sudah semestinya penghormatan itu hanya simbolis melalui penetapan peringatan hari Guru tapi juga memperhatikan kesejahteraan para Guru.    

Pasca reformasi negara lebih memberikan kepastian bagi kesejahteraan guru sebagai elemen penting dalam pendidikan, karena UUD 45 hasil amandemen pasal 31 ayat 4 mengharuskan Negara menganggarkan sekurangnya 20% dari APBN dan APBD. Dengan klausul dalam konstitusi seperti itu maka siapapun yang berkuasa harus memiliki porsi yang besar untuk anggaran pendidikan.

Tak ada kementerian atau lembaga yang mendapat perlakuan istimewa seperti itu. Oleh karena itu tak mengherankan kemudian Mendikbub Nadiem Makarim mengangkat 173.329 guru honorer yang lulus ujian seleksi tahap pertama menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).  Kemungkinan Seleksi bagi guru honorer akan terus bergulir sehingga akan lebih banyak lagi guru honorer yang akan diangkat.

Rekeeruitmen bari itu merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperluas kepastian pendapatan guru. Dengan status sebagai ASN PPPK, guru juga akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengikuti program peningkatan kompetensi sehingga membawa peningkatan kualitas pengajaran yang diterima oleh para anak didik.

 Walupun aspek kuantitaif pengangkatan guru telah meningkat, pemerintah harus membuka mata terhadap menggeliat kembali suara keluhan para guru di berbagai daerah dari mulai perbatasan Timor Leste, Sulawesi, Jawa dan hampir merata di berbagai daerah sekitar 3 tahun terakhir yang complain tunjangan profesi dan atau sertifikasi mereka dipotong.

Dari laporan di berbagai daerah potongannya berbagai variasi, tapi semuanya mengurangi penghasilan para guru. Bisa jadi factor terbesarnya pemotongan itu adalah dampak Kebijakan “menyunat” anggaran pendidikan melalui Perpres 54/2020, tunjangan guru dipotong setidaknya pada tiga komponen, yakni tunjangan profesi guru PNS daerah semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun.

Selain itu, tambahan penghasilan guru PNS daerah semula Rp698,3 miliar menjadi Rp454,2 miliar. Kemudian tunjangan khusus guru PNS Daerah di daerah khusus, semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. “Totalnya mencapai Rp3,3 triliun. Pemotongan anggaran juga diterapkan untuk banyak komponen bantuan operasional pendidikan.

Sebut saja, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang semula Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD juga mengalami pemotongan dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun. Dan masih banyak lain pos anggaran pendidikan yang dipotong.

Tentu Presiden memiliki apologia atau justifikasi di balik pemotongan besar-besaran anggaran pendidikan. Tapi guru lebih pusing lagi karena menyangkut “urusan dapur” mereka. Jika memang ada iktikad baik untuk mempertahankan pendapatan gaji dan atau tunjangan para Guru seperti sertifikasi sebenarnya sangat mudah sekali, semudah membalik telapak tangan. 

Caranya merelokasi pos anggaran APBN yang sama sekali taka ada urgensinya bagi kepentingan rakyat. Pemerintah bisa membatalkan proyek kereta cepat China Jakarta-Bandung yang anggaran menggelembung dari Rp 60 trilyun menjadi sekitar Rp 114 trilyun. Di angka 60 triyunan saja Menteri  PUPR Basuki menyebut Kereta Cepat Tak Pantas jadi Proyek Rp 60 Triliun.

Bahkan mantan Menteri Perhubungan Iganatius Jonan sebut Rp 60 trilyun itu kebijakan yang zalim pada rakyat. Malah sekarang menggelembung jadi sekitar Rp 114 trilyun menyedot APBN. Padahal Jakarta Bandung sekarang banyak pilihan moda transportasi yang mempersingkat Jakarta-Bandung. Dari segi kalkulasi bisnispun pun proyek kereta Cepat versi China sudah pasti akan rugi besar karena dari Satu Abad uang proyek sekitar Rp 114 trilyun pasti tidak kembali walaupun tiketnya dijual di atas harga tiket pesawat. 

Jika anggaran kereta cepat di relokasi untuk menutup uang pendidikan termasuk tunjangan guru sebesar Rp3,3 triliun jelas tersisa banyak. Sisanya bisa untuk membangun sekolah-sekolah rusak terancam rusak, membantu beasiswa keluarga miskin, dan  untuk pengentasan kemiskinan serta menyediakan pupuk dan bibit petani lebih terjangkau, sehingga mendorong rakyat menikmati mueah sandang, murah pangan. 

Anggaran Negara lain yang bisa di relokasi adalah biaya pemindahan Ibu Kota baru. Jakarta adalah kota Proklamasi di mana deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan yang yang tidak tergantikan oleh Kota manapun di Indonesia. Sehingga pemindahan ibu kota sama saja hendak mengubur ikatan historis kemerdekaan Indonesia.

Sehingga tak ada urgensinya memindah Ibu Kota Jakarta ke tempat lain. Apa jadinya setiap ganti Presiden, ganti Ibu Kota? Perkara kepadatan penduduk, pemerintah bisa meneruskan program transmigrasi era ORBA dan menggenjotnya lebih kuat lagi, memindahkan penduduk Jawa terutama Jakarta ke luar Jawa terutama Papua atau Kalimantan.

Pos Anggaran pemindahan Ibu kota sekitar Rp 466 triliun bisa dialihkan untuk meningkat kualitas pendidikan termasuk kesejahteraan para guru dan peningkatan infrastuktur sekolah dan pengurangan kemiskinan serta masih banyak yang lain.

Dalam laporan Kilasan Kinerja 2018 Kemdikbud, disebutkan bahwa sekitar 1,7 juta ruang kelas di seluruh Indonesia, sekitar 1,2 juta atau 69 persen di antaranya tergolong rusak. Di tahun 2020 ini pemerintah baru bisa membantu memperbaiki sekolah rusak itu kurang dari 10%. Dengan persoalan sangat serius sudah seharusnya pemerintah harus merelokasi kebijakan anggaran yang memboroskan anggaran Negara digeser yang lebih urgen seperti untuk pendidikan termasuk mempertahankan kesejahteraan Guru.  Selamat Hari Guru.    (*)